Kang Zey
Garutexpo.com – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meminta DPRD Kabupaten Garut melengkapi dan menyampaikan data secara menyeluruh sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Permintaan tersebut disampaikan Syakur saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya, langkah ini mencerminkan perhatian legislatif terhadap nasib petani yang memiliki peran penting dalam pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Namun, Syakur menegaskan bahwa penyusunan regulasi tidak cukup hanya didasarkan pada gagasan dan komitmen. Kelengkapan data menjadi hal penting agar setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani di lapangan.
“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa pembahasan Raperda perlu ditopang informasi yang komprehensif. Dengan demikian, substansi aturan yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani.
Bupati juga menyoroti besarnya jumlah petani di Kabupaten Garut serta kontribusi mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian, menurutnya, memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga keberadaan petani perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat.
“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” tambahnya.
Lebih jauh, Syakur berharap pembahasan Raperda tersebut dapat berjalan dengan baik melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menginginkan regulasi yang nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani.
Tantangannya, regulasi tersebut harus mampu menjawab kebutuhan nyata petani, mulai dari perlindungan usaha tani, penguatan kapasitas, hingga peningkatan kemandirian dan kesejahteraan mereka.
Dengan adanya Raperda ini, masyarakat berharap keberpihakan terhadap petani tidak berhenti pada pernyataan dan komitmen politik, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi para pelaku sektor pertanian di Kabupaten Garut.(*)
