Kang Zey
Garutexpo.com – Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menjadi sorotan. Pasalnya, rincian TPP yang tercantum dalam infografis berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Garut Nomor 55 Tahun 2023 memperlihatkan kesenjangan nominal yang cukup mencolok antara pejabat struktural dan staf pendukung.
Dalam rincian tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) tercatat memperoleh TPP sebesar Rp47.728.662. Angka ini menjadi nominal tertinggi dalam daftar yang ditampilkan.
Sebaliknya, staf pendukung di lingkungan Sekretariat DPRD tercatat memperoleh TPP paling rendah, yakni Rp764 ribu. Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penghitungan, klasifikasi jabatan, hingga mekanisme pemberian tambahan penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemkab Garut.
Perbup Nomor 55 Tahun 2023 merupakan regulasi tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan pada masa kepemimpinan Bupati Garut Rudy Gunawan.
Dalam ketentuannya, besaran TPP dipengaruhi oleh kelas jabatan, beban kerja, serta tanggung jawab masing-masing posisi.
Sekda dan Inspektur Terima TPP Puluhan Juta
Berdasarkan rincian yang beredar, di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekda tercatat menerima Rp47,7 juta. Sementara Asisten dan Staf Ahli memperoleh kisaran Rp20,2 juta hingga Rp28,2 juta, Kepala Bagian Rp16,1 juta, sedangkan Ajudan dan Pengemudi berkisar Rp910 ribu hingga Rp2,7 juta.
Di Inspektorat Daerah, Inspektur tercatat memperoleh Rp30,3 juta. Sekretaris dan Inspektur Pembantu berada pada kisaran Rp14,7 juta hingga Rp15,3 juta, sementara Auditor Ahli Utama sebesar Rp15,3 juta.
Adapun Kepala Bappeda tercatat memperoleh Rp25,7 juta, Sekretaris Badan Rp15,6 juta, Kepala Bidang Rp10,4 juta, dan Perencana Ahli Utama Rp10,3 juta.
TPP Kepala Dinas Pendidikan dan Kesehatan
Di sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan tercatat mendapatkan TPP sebesar Rp24,3 juta. Sekretaris Dinas memperoleh Rp14,1 juta, sedangkan Arsiparis Ahli Utama sebesar Rp9,9 juta.
Sementara di Dinas Kesehatan, Kepala Dinas tercatat menerima Rp22,4 juta, Sekretaris Rp13,7 juta, Kepala Bidang Rp8,9 juta, dan Pengemudi Ambulans Rp1,8 juta.
Di lingkungan Satpol PP, Kepala Satuan memperoleh Rp22,4 juta, Sekretaris Rp13,1 juta, Kepala Bidang Rp8 juta, serta Jabatan Fungsional dan Bendahara berkisar Rp3,7 juta hingga Rp4,8 juta.
Staf Pendukung Sekretariat DPRD Terendah
Rincian di Sekretariat DPRD juga memperlihatkan perbedaan nominal berdasarkan jabatan.
Sekretaris Dewan tercatat memperoleh TPP Rp20,2 juta, Kepala Bagian Rp12,1 juta, Kepala Subbagian Rp5,7 juta, sedangkan Staf Pendukung berkisar Rp764 ribu hingga Rp2,2 juta.
Rentang nominal tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian karena memperlihatkan perbedaan cukup besar antara posisi pimpinan dan staf pendukung.
Transparansi dan Dasar Perhitungan Perlu Dijelaskan
Besarnya perbedaan TPP tersebut bukan serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, sebab pemberian tambahan penghasilan ASN memiliki dasar penghitungan berdasarkan kelas jabatan dan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan nominal, komponen perhitungan, serta realisasi pembayaran menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pemkab Garut perlu memberikan penjelasan secara terbuka, terutama mengenai apakah angka dalam infografis tersebut merupakan besaran maksimal atau nominal yang benar-benar diterima ASN setelah memperhitungkan ketentuan dan potongan yang berlaku.
Selain itu, perlu dipastikan apakah rincian berdasarkan Perbup Tahun 2023 tersebut masih relevan dengan kebijakan TPP ASN yang diterapkan saat ini.
Sebab, di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran daerah, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana uang daerah dialokasikan untuk tambahan penghasilan para aparatur pemerintah.
Catatan redaksi: Data nominal dalam pemberitaan ini mengacu pada infografis yang mencantumkan Perbup Garut Nomor 55 Tahun 2023. Angka dan penerapannya belum diverifikasi langsung melalui dokumen resmi serta data realisasi pembayaran Pemkab Garut. Konfirmasi kepada pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan kesesuaian data tersebut.(*)
