in

Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tak Masuk UU Perampasan Aset, Kang Oos Pertanyakan Komitmen DPR Berantas Korupsi

Foto: Kang Oos Supyadin, SE., MM., pemerhati kebijakan publik.

Garutexpo.com – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset memunculkan pertanyaan kritis terkait tidak dimasukkannya ketentuan mengenai kekayaan tak wajar pejabat publik. Hilangnya ketentuan tersebut dari draf akhir regulasi menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menyisakan celah dalam upaya negara menelusuri dan menyelamatkan aset yang diduga berasal dari praktik korupsi.

Pemerhati kebijakan publik, Kang Oos Supyadin, SE., MM., mempertanyakan alasan kekayaan tak wajar pejabat tidak secara khusus menjadi perhatian dalam pengaturan perampasan aset. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau kita berbicara tentang kekayaan tak wajar pejabat, secara substansi persoalannya tidak bisa dipisahkan dari upaya mengungkap kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Ketika seorang pejabat memiliki peningkatan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, tentu harus ada mekanisme untuk menelusuri dari mana sumber kekayaan tersebut,” ujar Kang Oos, Kamis, 19 November 2026.

Ia menjelaskan, kekayaan tak wajar pejabat merupakan peningkatan harta atau gaya hidup yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi maupun profil ekonomi seseorang, sementara asal-usulnya belum dapat dijelaskan secara memadai.

Sementara itu, kekayaan hasil korupsi merupakan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Meski demikian, Kang Oos menegaskan bahwa kekayaan yang tidak wajar tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai hasil korupsi. Namun, kondisi tersebut harus menjadi indikator awal yang mendorong pemeriksaan, penelusuran, dan pembuktian melalui proses hukum.

“Jangan sampai kekayaan yang mencurigakan justru tidak tersentuh hanya karena belum ditemukan bukti awal yang cukup. Negara harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menelusuri asal-usul harta pejabat, tentu dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum,” tegasnya.

Kekayaan Tak Wajar dan Integritas DPR Dipertanyakan

Menurut Kang Oos, tidak dimasukkannya ketentuan khusus mengenai kekayaan tak wajar dalam regulasi perampasan aset patut menjadi bahan evaluasi publik, terutama menyangkut efektivitas aturan tersebut dalam menutup celah penyembunyian hasil kejahatan.

Ia juga menilai, DPR perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pertimbangan hukum dan politik legislasi yang melatarbelakangi tidak diakomodasinya ketentuan tersebut.

Sebab, pejabat publik yang berada di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan mempertanggungjawabkan kekayaan yang dimiliki.

“Publik tentu berhak bertanya. Mengapa kekayaan tak wajar pejabat tidak menjadi bagian yang secara tegas diatur? Apakah sudah ada instrumen hukum lain yang dianggap cukup, atau justru ada ruang yang belum terakomodasi? Ini harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selain substansi aturan, transparansi proses pembahasan juga menjadi perhatian. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap dokumen pembahasan dan alasan perubahan substansi rancangan undang-undang, sehingga dapat mengetahui sejauh mana aspirasi publik dan masukan kelompok antikorupsi dipertimbangkan.

Minta Kekayaan Tak Wajar Diatur dalam Peraturan Pelaksana

Lebih lanjut, Kang Oos mendorong agar pemerintah mengatur mekanisme penanganan kekayaan tak wajar pejabat secara lebih jelas dalam peraturan pelaksana UU Perampasan Aset, sepanjang memiliki landasan dan kewenangan yang sesuai dengan undang-undang.

Menurutnya, mekanisme tersebut perlu mencakup indikator ketidakwajaran harta, penelusuran sumber kekayaan, koordinasi antarlembaga, hingga tindak lanjut apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

Ia berharap, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu instrumen untuk mengidentifikasi perubahan kekayaan pejabat yang memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

“Jangan sampai pejabat hanya diwajibkan melaporkan harta kekayaannya, tetapi ketika ditemukan lonjakan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan, tidak ada tindak lanjut yang efektif. Harus ada mekanisme pemeriksaan yang jelas dan terukur,” katanya.

Kang Oos menambahkan, apabila melalui proses hukum terbukti suatu aset berasal dari tindak pidana korupsi atau kejahatan lainnya, negara harus dapat melakukan perampasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar merampas aset, tetapi memastikan uang dan kekayaan yang berasal dari kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat,” harapnya.

Ia berharap, UU Perampasan Aset benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya mengatur aset yang sudah terbukti berasal dari kejahatan, tetapi juga memperkuat mekanisme penelusuran terhadap kekayaan pejabat yang asal-usulnya belum dapat dipertanggungjawabkan.(*)

Ditulis oleh Kang Zey

PPK Akui TPT Cihurip Tak Gunakan Cakar Ayam, Proyek Rp13 Miliar Disorot: Baru Dibangun Sudah Ambruk