Kang Zey
GARUTEXPO – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (BLT DBHCT) di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, yang semula membawa harapan bagi ratusan keluarga penerima manfaat (KPM), kini diwarnai isu tak sedap. Dugaan pemotongan dana bantuan oleh oknum tertentu memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Pada tanggal 31 Desember 2024, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, memantau langsung proses penyaluran bantuan ini di Kantor Pos Leles. Bantuan tersebut ditujukan untuk buruh tani dan buruh pabrik rokok, dengan total penerima di Kecamatan Leles mencapai 962 KPM.
Namun, di tengah antusiasme warga, sejumlah laporan muncul terkait adanya pemotongan sebesar Rp400 ribu dari total bantuan Rp1.200.000 yang seharusnya diterima. Pemotongan ini diduga dilakukan oleh oknum Koordinator FPSI yang bekerja sama dengan salah satu kepala dusun di desa setempat.
“Mereka hanya menerima sebagian dana bantuan. Sisanya diduga diambil oleh oknum,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada garutexpo.com, Jum’at, 03 Januari 2025.
Sementara itu, Kepala desa setempat mengaku tidak mengetahui praktik tersebut.
“Saya hanya mendapat pemberitahuan dari pihak kecamatan soal penyaluran bantuan BLT DBHCT,” kata Kades setempat saat di konfirmasi garutexpo.com melalui sambungan WhatsApp, Jumat malam, 03 Januari 2025.
Aji Sukarmaji sebelumnya menyatakan bahwa data penerima bantuan sudah melalui verifikasi ketat, melibatkan Dinas Pertanian dan pihak terkait. “Kami pastikan data penerima sesuai dan sudah ditinjau lapangan,” ujarnya.
Namun, dugaan penyimpangan ini mencoreng upaya pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Hingga kini, pihak kecamatan dan instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi. Masyarakat mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan pihak yang terlibat diproses hukum.
Skandal ini menjadi sorotan, terutama karena BLT DBHCT dirancang untuk membantu masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tembakau. Jika terbukti, tindakan oknum tersebut tidak hanya merugikan penerima manfaat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program pemerintah.(*)
