Kang Zey
GARUTEXPO – Komite Indonesia Bebas Mafia (Kibma) Jawa Barat mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut untuk menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2024. Peringatan ini diberikan guna menjaga marwah demokrasi dan menjunjung tinggi keluhuran kedua lembaga tersebut sebagai penyelenggara pemilu.
Ketua DPD Kibma Jawa Barat, H. Ahmad, menyatakan bahwa reputasi KPU dan Bawaslu Garut saat ini sedang terancam oleh sejumlah isu yang berkembang.
“Saat ini, Ketua KPU Garut dan Ketua Bawaslu Garut terindikasi melakukan pemufakatan jahat dengan salah satu anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Isu ini terus bergulir dan belum ada klarifikasi yang jelas dari kedua lembaga tersebut,” ungkap H. Ahmad kepada garutexpo.com melalui sambungan WhatsApp, Rabu, 18 September 2024.
Ia menambahkan, apabila integritas lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat dijaga, maka secara otomatis kepercayaan publik terhadap KPU dan Bawaslu akan menurun.
“Kepercayaan masyarakat bisa hilang jika isu seperti ini tidak segera diluruskan, dan yang membuatnya lebih parah, sampai saat ini kedua lembaga tersebut belum memberikan bantahan resmi,” jelas H.Ahmad.
Lebih lanjut, H. Ahmad menilai bahwa ketidakmampuan pimpinan KPU dan Bawaslu Garut dalam menjaga marwah lembaga mereka telah menciptakan berbagai drama politik yang berdampak pada dugaan adanya “cawe-cawe” terhadap calon tertentu. Ia menyebut adanya komitmen yang dijalin di luar aturan, yang berpotensi mencederai netralitas penyelenggara pemilu.
“Netralitas penyelenggara pemilu di Garut sangat dipertanyakan. Mereka seolah menjalankan tugas sesuai aturan, namun ada kepentingan lain yang terselubung di baliknya,” tegas H. Ahmad.
Dalam menghadapi Pilkada 2024, Kibma Jabar meminta agar KPU dan Bawaslu Garut benar-benar bersikap netral dan profesional, serta segera mengambil langkah untuk memulihkan kepercayaan publik.(*)
