Kang Zey
Garutexpo.com – Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejatinya dirancang mulia: menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah. Namun di Kabupaten Garut, niat baik itu mendadak tercoreng. SPPG Al-Bayyinah 2, yang beroperasi di Kecamatan Kadungora, justru diduga menjadi biang keracunan massal yang menumbangkan puluhan pelajar dari berbagai sekolah.
Kasus ini sontak memicu amarah publik. Bukan hanya karena jumlah korban yang cukup banyak, tetapi juga karena menguak lemahnya pengawasan pemerintah atas layanan gizi yang seharusnya diawasi ketat.
Kunjungan DPRD yang Ditolak
Amarah itu semakin memuncak setelah insiden memalukan terjadi. Anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan (PDI Perjuangan), bersama Ketua Komisi IV DPRD Garut, Asep Rahmat (Gerindra), berusaha mendatangi langsung SPPG Al-Bayyinah 2 di Kampung Cilageni, Desa Karangmulya.
Namun, keduanya tak kunjung diterima. Lebih dari dua jam menunggu, pintu SPPG tetap tertutup rapat. “Kami datang resmi, tapi tidak diterima. Ini sikap yang sangat tidak pantas,” ujar Yudha dengan nada tinggi, Kamis, 18 September 2025.
Kekecewaan itu berbuah desakan tegas. Yudha meminta agar Pemkab Garut bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional SPPG Al-Bayyinah 2. Ia juga menuntut investigasi menyeluruh dari BPOM, Dinas Kesehatan, hingga aparat penegak hukum.
Dari Gizi ke Racun
Seharusnya, anak-anak menerima makanan bergizi yang bisa menunjang tumbuh kembang mereka. Namun, laporan dari orang tua murid dan guru justru menunjukkan hal sebaliknya.
Di Desa Langensari, seorang wali murid mengaku anaknya sering membawa pulang makanan dari SPPG karena berbau tidak sedap. Dian, guru di SDN Mandalasari 2, bahkan menemukan pasokan telur dari SPPG yang sudah berbau busuk sehingga tak dimakan siswa.
“Kalau dibiarkan, sama saja mempertaruhkan masa depan anak-anak bangsa,” kata Yudha, menegaskan.
Data Korban yang Mengkhawatirkan
Kepala Puskesmas Kadungora, Noni Cahyana, mencatat sedikitnya 26 siswa menjadi korban keracunan. Gejala yang dialami para siswa cukup serius: mual, muntah, diare, hingga sakit perut hebat.
Dari jumlah itu, 16 siswa masih menjalani perawatan intensif. Beberapa korban yang memiliki riwayat asma bahkan mengalami sesak napas, memperburuk kondisi mereka.
“Alhamdulillah kondisi pasien mulai membaik, meski sebagian masih harus dirawat dengan pengawasan ketat,” ujar Noni.
Pengawasan Lemah, SPPG Liar
Di balik kasus ini, terkuak fakta lain yang tak kalah mengejutkan: lemahnya pengawasan pemerintah. Asisten Daerah I Bidang Pemkesra Pemkab Garut, Bambang Hafidz, mengungkapkan ada 58 SPPG aktif di Garut.
Namun, ia mengakui pengawasan dari Pemkab, khususnya Dinas Kesehatan, masih sangat minim. Ironisnya, Kepala Puskesmas Rancasalak, dr. Hani, mengaku tidak mengetahui keberadaan SPPG Al-Bayyinah 2 hingga kasus keracunan mencuat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin sebuah program yang menyangkut kesehatan ribuan siswa bisa berjalan tanpa pengawasan ketat?
Ultimatum DPRD
Bagi Yudha, skandal ini menjadi bukti bahwa sistem SPPG di Garut sedang sakit. Ia tak hanya menyorot Al-Bayyinah 2, tetapi juga meminta supervisi menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang ada.
“Jangan sampai program mulia penyediaan makanan bergizi justru berbalik menjadi ancaman. Pemerintah harus turun tangan, pastikan standar higienitas terpenuhi, dan jangan main-main dengan masa depan anak-anak,” tegasnya.
Lebih dari Sekadar Keracunan
Kasus ini bukan sekadar persoalan makanan basi atau telur busuk. Lebih dalam dari itu, ini adalah potret kelalaian sistematis dalam mengawasi layanan gizi yang langsung bersentuhan dengan kesehatan anak-anak sekolah.
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin skandal serupa akan terulang. Dan ketika itu terjadi, taruhannya bukan hanya kesehatan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Skandal gizi di Garut ini menjadi alarm keras. Program mulia yang gagal diawasi hanya akan berubah menjadi bencana. Pertanyaannya: apakah Pemkab Garut berani mengambil langkah tegas, atau justru membiarkan ancaman ini berulang?
