Kang Zey
GARUTEXPO – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut menggelar rembug strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan melalui kolaborasi multi pihak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan sektor pendidikan di Kabupaten Garut.
Sekretaris Dewan Pendidikan Garut, Dedi Kurniawan, menyatakan bahwa hasil dari rembug ini akan disusun menjadi rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Bupati Garut dan instansi terkait.
“Harapannya, seluruh stakeholder bisa bergerak sesuai dengan peran dan fungsinya. Ada yang langsung mengeksekusi kegiatan, ada juga yang membutuhkan payung hukum seperti Perda atau Perbup,” ungkap Dedi, Kamis (1/5/2025).
Menurutnya, inti dari kegiatan ini adalah deklarasi kesiapan seluruh stakeholder di Garut yang berkaitan dengan pendidikan untuk bergerak bersama dalam meningkatkan IPM Garut, khususnya pada sektor pendidikan. Saat ini, IPM Kabupaten Garut masih berada di papan bawah tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Dari tiga komponen penilaian IPM, salah satunya adalah pendidikan. Maka fokus kami adalah bagaimana pendidikan di Garut bisa meningkat agar indeks pembangunan manusianya juga naik,” jelasnya.
Dedi menambahkan, indeks pendidikan diukur melalui dua indikator, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk usia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk usia 7-18 tahun. Untuk meningkatkan HLS, pihaknya mendorong optimalisasi sekolah formal serta keterlibatan aktif seluruh kepala sekolah agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah (drop out).
“Kita ingin semua kepala sekolah dari semua jenjang, baik sekolah umum maupun madrasah, memastikan siswanya tidak ada yang DO. Semua lulusan juga harus melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jika ada yang DO, harus tercatat by name, by address, dan by problem. Data ini dilaporkan ke Kades, Camat, dan Korwil Pendidikan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dewan Pendidikan juga mendorong agar keberadaan SMP Terbuka dan SMA Terbuka dioptimalkan. Jika siswa tetap berhalangan melanjutkan pendidikan, maka Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM) terdekat didorong untuk memfasilitasi pembelajaran mereka.
“Kami mendorong agar SKPD pendidikan memberlakukan sistem reward and punishment bagi kepala sekolah, tergantung dari sejauh mana mereka berhasil memastikan seluruh siswanya melanjutkan pendidikan,” tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Dewan Pendidikan mengusulkan agar Bupati Garut menerbitkan Perbup yang mewajibkan minimal pendidikan SLTA bagi seluruh ketua RT dan RW, yang jumlahnya sekitar 15.000 orang.
“Jika kebijakan ini diterapkan, akan berdampak signifikan terhadap peningkatan indeks pendidikan di Garut. Selain itu, majelis taklim, posyandu, dan penerima PKH juga dapat dijadikan sasaran kegiatan pendidikan masyarakat (dikmas),” tuturnya.
Dedi menyebut, majelis taklim yang rutin berkumpul setiap minggu dapat menjadi media pembelajaran efektif jika disisipkan materi pendidikan non-formal, karena pesertanya nyata dan dapat diawasi langsung di lapangan.
Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya sistem pembaruan data kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Ia menilai, masih banyak data pendidikan dalam Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan kondisi aktual.
“Masih banyak anak yang sudah kuliah, tetapi di KK masih tercatat sebagai siswa SMP. Ini karena Disdukcapil masih pasif dan hanya menunggu laporan. Ke depan perlu ada Perbup yang mewajibkan Disdukcapil untuk proaktif meminta data kelulusan dari Disdik, Kemenag, dan KCD Wilayah XI Garut setiap tahun,” tandasnya.(*)
