Kang Zey
Garutexpo.com — Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mencabut kebijakan larangan siswa jenjang SLTA membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Menurutnya, aturan tersebut tidak hanya tidak efektif, tetapi juga menambah beban biaya bagi para orang tua siswa, khususnya yang tinggal di wilayah pelosok.
Dedi menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak berdampak signifikan di lapangan. Siswa memang tidak memarkirkan motor di area sekolah, namun mereka justru menitipkan kendaraan di rumah-rumah penduduk sekitar sekolah dengan biaya Rp2.000 per hari.
“Dalam satu bulan, siswa rata-rata sekolah 22 hari. Artinya orang tua harus mengeluarkan Rp44 ribu per bulan hanya untuk biaya parkir. Ini justru menjadi beban baru, bukan solusi,” ujar Dedi kepada Garutexpo.com, Senin, 1 Desember 2025.
Ia menegaskan, banyak siswa SMA di Garut berasal dari daerah yang jauh, bahkan ada yang harus menempuh jarak hingga 20 kilometer dari wilayah seperti Kecamatan Karangtengah menuju sekolah di Garut Kota. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi umum membuat sepeda motor menjadi satu-satunya pilihan praktis.
“Tidak semua pelosok memiliki angkot. Kalaupun ada, sering kali siswa harus naik angkot sampai empat kali untuk pulang pergi. Biayanya jauh lebih besar dibandingkan mereka menggunakan motor sendiri,” tegasnya.
Dedi menyebut kebijakan tersebut bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Ia bahkan menyebut program larangan membawa motor ke sekolah sebagai kebijakan yang justru menambah pengeluaran orang tua hingga mencapai Rp600 ribu per tahun, bahkan lebih besar jika diakumulasikan selama masa pendidikan tiga tahun.
“Ini program yang tidak efektif. Jangan sampai pergantian kebijakan justru menjadi beban baru bagi orang tua. Jika dibiarkan, pengeluaran siswa bisa lebih besar daripada biaya study tour,” kata Dedi.
Ia meminta pemerintah tidak membandingkan kondisi pelajar zaman sekarang dengan masa lalu, di mana sebagian besar siswa masih berjalan kaki atau mudah dijemput orang tua.
“Pelajar sekarang hidup di zaman berbeda. Banyak siswa SD saja sudah naik angkot atau diantar jemput oleh orang tua. Jangan samakan kondisi sekarang dengan zaman saat KDM bersekolah dulu,” tandasnya.
Dedi berharap Gubernur Jawa Barat segera mengevaluasi dan mencabut aturan tersebut agar siswa dapat berangkat sekolah dengan tenang dan orang tua tidak lagi terbebani biaya tambahan yang tidak perlu.(*)
