Kang Zey
Garutexpo.com – Kebutuhan akan Road Map atau Blueprint Pendidikan Kabupaten Garut semakin mendesak. Anggota Dewan Pendidikan Garut, Asep Nurjaman menilai bahwa tanpa dokumen perencanaan strategis yang komprehensif, berbagai program pendidikan di Garut berpotensi tidak terarah, tidak terukur, dan sulit dievaluasi secara berkala.
Dorongan penyusunan road map pendidikan ini sejalan dengan amanat sejumlah regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib merencanakan dan mengelola pendidikan secara terarah dan berkelanjutan. Selain itu, Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan juga mengatur bahwa satuan pendidikan dan pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan mutu yang jelas, terukur, dan berbasis data.
Program Pendidikan Belum Terstruktur dan Minim Evaluasi
Asep Nurjaman menilai bahwa selama ini sejumlah program pendidikan masih bersifat jangka pendek dan tidak ditopang dengan arah pembangunan yang solid. Tanpa peta jalan (road map), prioritas program sering berubah dan tidak konsisten dari tahun ke tahun.
“Pendidikan ini tidak bisa dikelola hanya berdasarkan program tahunan. Garut membutuhkan blueprint yang memuat analisis kondisi, target capaian, indikator mutu, serta strategi implementasi. Tanpa itu, kebijakan cenderung reaktif dan tidak berkelanjutan,” ujar salah satu anggota Dewan Pendidikan Garut, Asep Nurjaman saat ditemui usai kegiatan monitoring dan evaluasi, Kamis, 11 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa penyusunan road map pendidikan juga diperlukan untuk mengharmoniskan program Disdik dengan kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan peningkatan mutu pendidikan.
Isu Sarana, Mutu Guru, dan Tata Kelola Butuh Arah yang Tegas
Sejumlah persoalan pendidikan di Garut seperti sarana prasarana sekolah yang belum layak, kekurangan guru, status kepala sekolah PLT yang cukup banyak, hingga kedisiplinan ASN menjadi indikator perlunya arah pembangunan pendidikan yang lebih sistematis.
“Jika ada road map, maka setiap isu—baik sarana prasarana maupun kualitas guru—memiliki rencana penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini akan memudahkan pengawasan, meminimalkan tumpang tindih kebijakan, serta mempercepat peningkatan mutu pendidikan,” katanya.
Permasalahan sarana prasarana sekolah sendiri telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana, sehingga langkah pemenuhan standar tersebut perlu masuk dalam perencanaan jangka panjang daerah.
Dewan Pendidikan Dorong Penyusunan Road Map Secara Kolaboratif
Anggota Dewan Pendidikan Garut, Asep Nurjaman mendorong Pemerintah Kabupaten Garut dan Dinas Pendidikan untuk segera menyusun road map pendidikan secara kolaboratif, dengan melibatkan:
1. akademisi dan pakar pendidikan,
2. Dewan Pendidikan Garut
3. kepala sekolah dan guru,
4. komite sekolah,
5. organisasi masyarakat,
6. serta pemangku kepentingan lainnya.
Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Dengan adanya blueprint yang jelas, siapa pun pemimpinnya nanti tetap harus mengikuti arah kebijakan yang sudah dirancang. Ini penting untuk menjamin keberlanjutan program, sekaligus memastikan bahwa peningkatan mutu pendidikan berjalan sesuai target,” tegasnya.
Diharapkan Jadi Fondasi Perubahan Pendidikan Garut
Melalui penyusunan road map, Garut diharapkan memiliki pedoman strategis yang mencakup:
1. analisis kebutuhan pendidikan berbasis data,
2. target capaian mutu sesuai SNP,
3. desain kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang,
4. indikator keberhasilan yang mudah dievaluasi,
5. serta strategi pendanaan pendidikan.
Dokumen tersebut juga dapat menjadi instrumen kontrol dan pengawasan publik agar pembangunan pendidikan lebih transparan, akuntabel, dan terarah.
Dengan fondasi kebijakan yang kuat, Garut diharapkan mampu mempercepat transformasi pendidikan dan menjawab berbagai tantangan mulai dari pemerataan akses, peningkatan kompetensi guru, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kurikulum nasional.(*)
