Kang Zey
Garutexpo.com — Refleksi akhir tahun kembali membuka borok lama dunia pendidikan di Kabupaten Garut. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, menegaskan bahwa persoalan utama pendidikan bukan semata keterbatasan anggaran atau minimnya sarana prasarana, melainkan lemahnya tata kelola pendidikan yang belum dibenahi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Selama setahun terakhir, berbagai masalah pendidikan terus berulang. Ini menandakan tata kelola pendidikan kita belum berjalan optimal dan perlu pembenahan serius,” ujar Asep Nurjaman kepada Garutexpo.com, Jumat, 19 Desember 2025
Menurutnya, tata kelola pendidikan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Di dalamnya mencakup perencanaan kebijakan, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, penganggaran, pelaksanaan program, hingga sistem pengawasan dan evaluasi. Ketika fondasi ini rapuh, maka berbagai program pendidikan berisiko kehilangan arah dan tidak berdampak nyata.
Perencanaan Lemah, Kebijakan Tanpa Arah Jangka Panjang
Asep menyoroti belum adanya perencanaan pendidikan yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Hingga kini, arah kebijakan dinilai masih bersifat jangka pendek dan reaktif terhadap masalah.
“Pendidikan butuh roadmap yang jelas dan indikator kinerja yang terukur. Tanpa itu, program pendidikan hanya menjadi tambal sulam dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.
PLT Berkepanjangan, Kepemimpinan Jadi Tumpul
Masalah lain yang disorot adalah lemahnya kepemimpinan dan stabilitas organisasi. Ia menilai masih banyak jabatan strategis di sektor pendidikan yang diisi oleh pelaksana tugas (PLT) dalam waktu lama, mulai dari sekretaris dinas pendidikan, kepala bidang PAUD dan Dikmas, hingga kepala sekolah.
“Kondisi ini jelas berdampak pada lambannya pengambilan keputusan dan buruknya koordinasi. Pendidikan butuh pemimpin definitif yang profesional dan visioner,” katanya.
Tak hanya itu, Asep juga mengkritisi masih banyaknya sekolah dengan kondisi rusak berat yang belum dijadikan prioritas utama perbaikan oleh pemerintah daerah.
Manajemen SDM Pendidikan Dinilai Belum Berbasis Kompetensi
Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, Asep menilai penataan guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah belum sepenuhnya dilakukan secara objektif dan berbasis kompetensi.
“Penempatan yang tidak sesuai keahlian akan berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan. Reformasi manajemen SDM adalah keharusan, bukan pilihan,” ujarnya.
Anggaran Besar, Akuntabilitas Dipertanyakan
Asep juga mengingatkan bahwa anggaran pendidikan yang besar harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Fokus penggunaan anggaran, katanya, harus benar-benar diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan sarana prasarana, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik.
“Pengawasan yang lemah hanya akan membuka celah inefisiensi dan potensi penyimpangan,” katanya dengan nada tegas.
Program Banyak, Dampak Minim
Berbagai program pendidikan yang dijalankan juga diminta untuk dievaluasi secara serius. Menurut Asep, program yang tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan harus segera ditinjau ulang.
“Pendidikan jangan terjebak pada laporan administratif. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan nyata yang bisa dirasakan langsung,” ucapnya.
Monev Jangan Sekadar Formalitas
Ia menegaskan monitoring dan evaluasi (monev) harus menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Hasil monev harus ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Kalau tidak, kesalahan yang sama akan terus berulang setiap tahun,” pungkasnya.
Refleksi akhir tahun ini, lanjut Asep, harus menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan tata kelola pendidikan secara serius dan terarah.
“Pembenahan tata kelola pendidikan bukan lagi wacana. Ini kebutuhan mendesak demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu mencetak SDM unggul di masa depan,” tutupnya.***
