Kang Zey
GARUTEXPO — Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, menyambut baik aksi yang dilakukan Partai Prima bersama puluhan elemen masyarakat yang menyoroti dan mengkritisi kinerja Dinas Pendidikan maupun dunia pendidikan di Garut.
Menurut Dedi, semakin banyak pihak yang peduli dan terlibat mengawasi sektor pendidikan, maka semakin besar pula peluang terwujudnya pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Garut.
“Kami sangat mengapresiasi positif aksi dan kritik yang membangun. Dengan semakin banyak yang menyoroti dan mengkritisi, kami yakin pendidikan di Garut akan semakin baik ke depan,” kata Dedi kepada garutexpo.com melalui sambungan WhatsApp, Selasa (8/7/2025).
Dedi mengakui, dengan kondisi struktur yang ada saat ini, dunia pendidikan di Garut masih memerlukan banyak pembenahan serta perhatian dari berbagai pihak. Beberapa persoalan utama yang masih dihadapi di antaranya belum meratanya distribusi tenaga pendidik hingga ke daerah terpencil, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, serta keluhan masyarakat terkait maraknya pendirian sekolah baru yang belum terkoordinasi dengan baik antar rumpun SKPD penyelenggara pendidikan. “Akibatnya di daerah sering terjadi rebutan siswa pada saat SPMB. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya Indeks Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Garut, salah satunya ditandai dengan angka putus sekolah (drop out) yang masih cukup tinggi serta rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kami di Dewan Pendidikan sudah memetakan kawasan-kawasan yang angka melanjutkan sekolahnya masih rendah. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimcam dan Korwil Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sadar pendidikan di tingkat kecamatan bersama para stakeholder,” jelas Dedi.
Langkah tersebut, kata Dedi, diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Dengan gerakan ini, diharapkan kepala sekolah semakin memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan, sementara pemerintah desa, camat, TNI, Polri, MUI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama turut aktif mendorong anak-anak usia sekolah untuk bersekolah minimal hingga jenjang SLTA.
Selain itu, Dewan Pendidikan juga mendorong Bupati Garut untuk segera mengeluarkan aturan agar kepala desa, perangkat desa, RT, dan RW memiliki minimal ijazah SLTA. “Bagi yang belum berijazah SLTA, kami minta agar desa segera mendaftarkan mereka ke PKBM terdekat,” imbuh Dedi.(*)
