Kang Zey
Garutexpo.com — Penempatan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di gedung baru yang megah dan representatif menuai sorotan publik. Kemegahan infrastruktur tersebut dinilai harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang nyata dan terukur, khususnya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pendidikan.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, menegaskan bahwa gedung baru tidak boleh berhenti sebagai simbol prestise semata, melainkan harus menjadi motor penggerak pembenahan tata kelola dan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.
“Gedung yang megah harus berbanding lurus, bahkan lebih tinggi, dengan capaian IKU pendidikan. Jika tidak, maka kemegahan itu hanya akan menjadi etalase tanpa isi,” ujar Asep saat dihubungi di kantornya, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, keberadaan gedung baru seharusnya menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi sistem perencanaan pendidikan berbasis data, memperkuat koordinasi internal, mempercepat pengambilan kebijakan strategis, serta melahirkan program-program inovatif yang berdampak langsung pada satuan pendidikan.
Asep menekankan, peningkatan IKU pendidikan harus terlihat secara konkret dan dapat diukur. Hal tersebut mencakup peningkatan mutu dan kompetensi guru, penuntasan persoalan kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) dalam jangka panjang, pemerataan dan kelayakan sarana prasarana sekolah, hingga peningkatan capaian literasi dan numerasi peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Ia menjelaskan, IKU pendidikan merupakan tolok ukur utama keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan. Indikator tersebut meliputi kualitas proses pembelajaran, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, kepemimpinan satuan pendidikan, serta hasil belajar peserta didik. Karena itu, keberadaan gedung baru menuntut lonjakan kinerja yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan.
Lebih lanjut, Asep mengingatkan bahwa tanpa arah kebijakan yang jelas dan roadmap pendidikan yang terukur, gedung baru justru berpotensi menciptakan kesenjangan antara kemajuan fasilitas fisik dan kualitas layanan pendidikan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam membenahi sektor pendidikan.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar gedung baru ini menjadi pusat lahirnya kebijakan pendidikan yang visioner dan progresif, serta benar-benar berpihak pada peningkatan mutu,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan pendidikan di Garut masih cukup kompleks, mulai dari ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya capaian pembelajaran, hingga lemahnya tata kelola manajemen pendidikan. Seluruh persoalan tersebut, kata dia, harus dijawab dengan kebijakan yang konkret dan berdampak langsung.
“Pada akhirnya, yang dinilai publik bukanlah seberapa megah gedung yang ditempati, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap mutu pendidikan dan masa depan generasi Kabupaten Garut,” tutur Asep.
