Kang Zey
GARUTEXPO – Sejumlah orang tua siswa di SMPN 5 Malangbong, Kabupaten Garut, mengungkapkan kekecewaan mereka terkait pungutan biaya untuk Lembar Kerja Siswa (LKS) dan pemotretan siswa kelas 7 dan 9. Mereka mempertanyakan transparansi dan dasar hukum atas pungutan tersebut.
Salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa pihak sekolah meminta pembayaran sebesar Rp12.000 per siswa untuk keperluan pemotretan yang diklaim digunakan untuk rapor, ijazah, dan administrasi lainnya. Menurutnya, biaya tersebut seharusnya dapat ditanggung oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami hanya ingin tahu apakah biaya pemotretan ini bisa dibiayai dari dana BOS atau memang harus dibebankan kepada siswa? Kami sebagai orang tua merasa keberatan,” ujarnya, Selasa, 18 Maret 2025.
Senada dengan itu, orang tua siswa lainnya juga mengeluhkan pungutan lain sebesar Rp13.000 untuk pembelian LKS. Menurutnya, kebijakan sekolah yang meminta biaya tambahan bertentangan dengan prinsip pendidikan gratis yang sering disampaikan oleh pemerintah.
“Katanya masuk sekolah itu tidak ada pungutan, seperti yang sering dikatakan oleh pak gubernur Dedi Mulyadi. Tapi kenapa pihak sekolah masih meminta iuran untuk LKS dan pemotretan?” tuturnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, pihak fotografer yang menyediakan jasa pemotretan mengklarifikasi bahwa harga yang dikenakan sudah sesuai standar tanpa ada tambahan biaya lain.
“Saya hanya mengenakan harga foto seperti biasa karena sudah langganan dengan sekolah,” katanya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMPN 5 Malangbong belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan tersebut.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut diharapkan memberikan klarifikasi mengenai aturan penggunaan dana BOS, khususnya apakah dapat digunakan untuk biaya pemotretan siswa.(Red)
