Kang Zey
Garutexpo.com – Hasil monitoring dan evaluasi (monev) Dewan Pendidikan Kabupaten Garut mengungkap persoalan serius dalam tata kelola pendidikan daerah. Jabatan strategis yang terlalu lama diisi Pelaksana Tugas (Plt) dinilai telah melemahkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menghambat pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan selatan Garut.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, H. Atep Muhammad Lutfi, menyampaikan bahwa temuan tersebut tidak hanya terjadi pada jabatan kepala sekolah, tetapi juga merambah ke level struktural Dinas Pendidikan, seperti Sekretaris Dinas (Sekdis) dan sejumlah Kepala Bidang (Kabid) yang hingga kini belum diisi secara definitif.
“Hasil monev dan serapan aspirasi dari sekolah-sekolah menunjukkan adanya ketidakpastian kepemimpinan yang berdampak langsung pada melemahnya kinerja ASN dan lambannya penyelesaian persoalan pendidikan,” ujar Atep, Selasa (16/12/2025).
Ia menegaskan, kondisi tersebut sangat terasa di daerah pegunungan, wilayah terpencil, dan Garut bagian selatan. Banyak persoalan klasik seperti kerusakan sarana prasarana, sanitasi tidak layak, keterbatasan fasilitas belajar, hingga lemahnya manajemen sekolah yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kewenangan pengambilan keputusan akibat kepemimpinan sementara.
Dewan Pendidikan, sesuai fungsinya sebagai pemberi pertimbangan kebijakan, pengawas, serta penyalur aspirasi masyarakat, menerima banyak keluhan dari satuan pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah pinggiran mengeluhkan minimnya inovasi pengelolaan, lambannya respon kebijakan, serta terbatasnya dukungan konkret dari dinas terkait.
“Di lapangan, kepala sekolah yang berstatus Plt cenderung sangat berhati-hati, fokus pada rutinitas administratif, dan enggan mengambil keputusan strategis. Akibatnya, sekolah hanya berjalan untuk bertahan, bukan berkembang,” kata Atep.
Ia menambahkan, persoalan semakin kompleks ketika jabatan pengendali kebijakan di tingkat dinas juga masih berstatus Plt. Situasi ini menciptakan birokrasi yang pasif dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil sekolah.
Dalam perspektif administrasi publik, Atep mengutip pemikiran Dwight Waldo (1948) yang menegaskan bahwa efektivitas birokrasi mensyaratkan kejelasan otoritas dan akuntabilitas. Jabatan sementara yang berlangsung lama justru melahirkan kepemimpinan ragu dan pengambilan keputusan yang lemah.
Secara regulasi, praktik Plt berkepanjangan dinilai bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS yang menegaskan jabatan struktural harus diisi secara definitif. Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menekankan penerapan sistem merit yang menuntut kepastian jabatan agar kinerja dan akuntabilitas dapat diukur secara objektif.
Dari sisi pelayanan publik, Atep juga menyoroti kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Fakta monev menunjukkan adanya ketimpangan nyata, di mana sekolah di wilayah pusat relatif lebih cepat bergerak, sementara sekolah di daerah terpencil tertahan akibat lemahnya kepastian kepemimpinan dan pengendalian kebijakan.
Berdasarkan serapan aspirasi dari bawah dan hasil monev, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut secara tegas mendorong pemerintah daerah agar segera menuntaskan pengisian jabatan secara definitif, transparan, dan berbasis merit.
“Tuntutan dari bawah sangat jelas. Akhir tahun ini, jabatan-jabatan yang masih Plt harus sudah definitif. Pendidikan adalah layanan dasar dan hak konstitusional warga negara. Ia tidak boleh terus-menerus dikelola dengan kepemimpinan yang bersifat sementara,” tandas Atep.(*)
