Kang Zey
Garutexpo.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Garut dalam memenuhi Pelayanan Dasar bidang pendidikan sepanjang tahun 2024 dinilai masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang hingga kini belum ada satu pun yang mampu menyentuh target ideal 100 persen, seperti yang diwajibkan dalam regulasi nasional.
Pelayanan Dasar sendiri merupakan mandat negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan publik yang fundamental, termasuk dalam sektor pendidikan. Komponen layanan dasar mencakup PAUD, pendidikan dasar hingga menengah, dan pendidikan kesetaraan bagi warga yang tidak bersekolah secara formal.
Namun, situasi di Garut memperlihatkan masih adanya persoalan mendasar. Untuk indikator partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam layanan PAUD, realisasi tahun 2024 hanya mencapai 95,68 persen. Artinya, masih ada ribuan anak usia dini yang tidak tersentuh pendidikan pra-sekolah, padahal fase ini merupakan pondasi penting bagi perkembangan karakter dan kecerdasan.
Sementara itu, partisipasi warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar/menengah tetapi mengikuti pendidikan kesetaraan baru tembus 95,8 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa program penarikan kembali anak putus sekolah melalui jalur nonformal belum berjalan maksimal dan masih meninggalkan kesenjangan serius.
Untuk indikator partisipasi pendidikan dasar (SD dan SMP) usia 7–15 tahun, capaian 2024 berada di angka 97,73 persen. Meski terlihat tinggi, angka tersebut tetap belum memenuhi target wajib belajar 12 tahun yang mensyaratkan 100 persen. Setiap satu persen kekurangan berarti masih ada anak yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk memperoleh pendidikan layak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa problem pendidikan di Garut tidak sekadar persoalan angka statistik. Masih terdapat kelemahan pada sisi perencanaan, pemerataan akses, pengawasan program, serta keberpihakan anggaran terhadap wilayah tertinggal, terpencil, dan keluarga miskin ekstrem.
Sejumlah faktor turut diduga menjadi penyebab belum optimalnya capaian SPM Pendidikan—mulai dari keterbatasan infrastruktur sekolah, distribusi guru yang tidak merata, lemahnya pengawasan terhadap program pendidikan kesetaraan, hingga tingginya tekanan ekonomi yang membuat sebagian anak harus bekerja untuk membantu keluarga.
Di tengah jargon pembangunan dan visi peningkatan kualitas sumber daya manusia, realita capaian SPM Tahun 2024 menjadi pengingat bahwa persoalan layanan dasar belum terselesaikan. Program-program yang berjalan dinilai belum menyentuh akar permasalahan di lapangan.
Anggota Dewan Pendidikan Garut, Asep Nurjaman, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berhenti berlindung di balik angka capaian yang mendekati 100 persen.
“Dalam konteks SPM, target 100 persen itu harga mati. Tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Pendidikan, memperkuat pengawasan, memetakan wilayah rawan putus sekolah, serta melakukan intervensi langsung bagi keluarga miskin ekstrem,” ujar Asep kepada Garutexpo.com, Rabu, 3 Desember 2025.
Asep juga menekankan pentingnya transparansi anggaran pendidikan, peningkatan tata kelola sekolah, dan sinergi lintas sektor dengan dinas sosial serta dinas kesehatan agar percepatan pemenuhan pelayanan dasar bisa tercapai.
Dengan capaian SPM yang masih jauh dari target ideal hingga akhir 2024, publik dinilai berhak mempertanyakan komitmen, keberpihakan, dan kesungguhan pemerintah daerah dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga Garut secara adil, merata, dan tanpa pengecualian.(*)
