Kang Zey
GARUTEXPO– Dunia Aparatur Sipil Negara (ASN) diguncang dengan fenomena mundurnya sebanyak 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Jumlah yang cukup besar ini langsung menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Puan menilai, mundurnya ribuan CPNS ini merupakan sinyal serius bahwa sistem rekrutmen ASN perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Ia menegaskan, rekrutmen CPNS tidak cukup hanya berfokus pada urusan administratif, melainkan harus dibarengi dengan perencanaan dan pendekatan strategis sejak tahap awal hingga penempatan.
“Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” ujar Puan, dikutip dari laman DPR, Sabtu 26 April 2025.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), alasan utama pengunduran diri para CPNS adalah terkait gaji yang dianggap kecil serta penempatan kerja yang jauh dari domisili. Banyak CPNS diterima melalui skema optimalisasi, yakni ditempatkan di daerah-daerah yang kekurangan pendaftar, bukan di lokasi pilihan awal mereka.
Salah satu kasus yang mencuat adalah seorang CPNS formasi dosen yang semula melamar di Universitas Negeri Jember (Unej), namun akhirnya ditempatkan di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketidaksesuaian lokasi ini mendorong banyak peserta memilih untuk mengundurkan diri.
Fenomena pengunduran diri ini tidak hanya terjadi di satu instansi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tercatat menjadi lembaga yang paling banyak ditinggalkan CPNS, diikuti oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PKP).
Puan menilai bahwa sistem penempatan dan penyusunan formasi ASN saat ini belum mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan tenaga kerja dan ekspektasi generasi muda.
“Kalau proses rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur. Sistem rekrutmen ASN harus beradaptasi dengan zaman,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Puan mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan seleksi ASN.
“Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” katanya.
