Kang Zey
Garutexpo.com – Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) berbasis masyarakat di Kabupaten Garut kembali menuai sorotan. Sejumlah TPS3R yang dibangun melalui anggaran Kementerian PUPR dan diinput oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut disebut tidak berjalan alias mangkrak.
Salah satu kepala desa penerima program mengungkapkan bahwa fasilitas TPS3R tidak dapat beroperasi karena tingginya biaya operasional (BOP). Hal ini membuat hampir seluruh TPS3R di beberapa desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“TPS3R tidak berjalan karena biaya operasionalnya tinggi. Banyak desa tidak sanggup menanggung BOP, sehingga fasilitas itu mandek. Hampir di semua desa kondisinya sama,” ujar seorang kepala desa yang memperoleh program tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Garut, Edi, menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui detail teknis pelaksanaan program TPS3R, karena kewenangannya berada pada instansi lain.
“Saya cek dulu. Baru tahu PUPR ada itu. Memang kalau anggaran dari pusat terkait persampahan ada di Kementerian PUPR. Tapi teknis pelaksanaannya siapa saja harus dicek,” ujar Edi, Rabu, 26 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa proses pemilihan kelompok masyarakat hingga pelaksanaan di lapangan menjadi ranah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut.
“Kalau teknis pemilihan kelompok masyarakat sampai pelaksanaan itu semua di LH. PUPR hanya menerima laporan-laporan karena anggarannya dari Kementerian PUPR, dan dinas kabupaten hanya menginput data tersebut. Data teknis sepenuhnya ada di LH karena persampahan adalah kewenangan mereka,” jelasnya.
Edi pun meminta agar informasi lebih lengkap terkait mangkraknya TPS3R ditanyakan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup.
“Coba cari informasi ke Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi ke DLH Kabupaten Garut masih dalam proses. Program TPS3R yang sedianya menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat kini justru menyisakan pertanyaan besar terkait efektivitas, koordinasi antarinstansi, dan keberlanjutan operasionalnya.(*)
