in

PPK Akui TPT Cihurip Tak Gunakan Cakar Ayam, Proyek Rp13 Miliar Disorot: Baru Dibangun Sudah Ambruk

Foto: PPK Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat Wilayah IV, Budi saat di wawancarai awak media, Kamis, 19 November 2026.

Garutexpo.com – Ambruknya tembok penahan tanah (TPT) atau kirmir di Kampung Gunung Gelap, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, menuai kekecewaan masyarakat. Bangunan yang belum lama dikerjakan di ruas jalan provinsi tersebut mengalami kerusakan parah hingga memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi dan ketahanan bangunan.

Sorotan semakin menguat setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Barat Wilayah IV, Budi, mengakui bahwa konstruksi TPT tersebut tidak menggunakan pile cap atau sistem pondasi yang oleh masyarakat dikenal sebagai cakar ayam.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (19/11/2026), Budi menyampaikan bahwa pengawasan pekerjaan telah dilakukan sejak awal hingga akhir pelaksanaan proyek. Pengawasan tersebut, menurutnya, melibatkan konsultan pengawas dan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Pengawasan kita sudah maksimal. Pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dari awal sampai akhir. Pengawas dari UPT juga ada,” ucap Budi.

Terkait penyebab kerusakan, Budi menduga ambruknya TPT kemungkinan dipengaruhi faktor alam, terutama curah hujan yang tinggi.

“Untuk yang longsor itu mungkin karena faktor alam, karena mungkin hujan deras,” katanya.

Mengenai langkah penanganan, Budi menyebut pihaknya akan menyarankan kepada pelaksana pekerjaan agar melakukan perbaikan sehingga kondisi bangunan kembali seperti semula.

“Kalau sanksi mungkin tidak ada, Pak, tetapi kita akan menyarankan untuk memperbaiki ulang. Jadi kondisinya diperbaiki seperti semula,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kemungkinan pemberian sanksi juga berkaitan dengan masa pelaksanaan pekerjaan. Apabila masa pelaksanaan telah berakhir, sanksi dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kecuali kalau memang masa pelaksanaannya sudah tidak ada atau habis, baru kita sanksi,” sambungnya.

PPK Akui Tak Menggunakan Cakar Ayam

Pernyataan Budi mengenai konstruksi TPT yang tidak menggunakan pile cap menjadi salah satu poin yang kini mendapat perhatian masyarakat.

Menurut Budi, tidak digunakannya konstruksi tersebut telah sesuai dengan perencanaan teknis karena pemasangan pile cap memang tidak tercantum dalam rencana konstruksi.

Budi juga menjelaskan bahwa masa pelaksanaan pembangunan dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026. Pekerjaan TPT tersebut merupakan satu paket dengan pekerjaan jalan, dengan nilai anggaran keseluruhan mencapai Rp13 miliar.

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan warga. Masyarakat justru mempertanyakan apakah perencanaan dan spesifikasi teknis yang diterapkan sudah benar-benar mempertimbangkan kondisi tanah serta risiko kerusakan di lokasi pekerjaan.

Warga Kecewa, Anggaran Besar Hasilnya Dipertanyakan

Salah seorang warga berinisial ZD menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi TPT yang mengalami kerusakan meskipun belum lama dibangun.

Ia mempertanyakan kekuatan konstruksi, khususnya pada bagian pondasi, struktur beton, dan material besi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut.

Menurut ZD, pembangunan TPT seharusnya memperhatikan kekuatan struktur secara menyeluruh agar mampu menahan tekanan tanah dan menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

“Harusnya menggunakan struktur beton yang kuat. Di bagian dasar juga harus memakai pile cap atau cakar ayam agar pondasinya kokoh. Besi yang digunakan juga harus kuat, jangan seperti kemarin yang hanya menggunakan besi ukuran 8,” ujar ZD.

Kekecewaan tersebut semakin besar karena pekerjaan infrastruktur itu disebut memiliki nilai anggaran yang cukup fantastis. Ia menilai kondisi bangunan di lapangan tidak mencerminkan harapan masyarakat terhadap proyek dengan anggaran besar.

“Saya sangat menyayangkan dan kecewa. Dengan anggaran yang sangat besar, pekerjaannya justru seperti asal-asalan,” tegasnya.

ZD berharap pemerintah provinsi dan pihak pelaksana tidak sekadar melakukan perbaikan secara formalitas. Ia meminta agar perbaikan dilakukan dengan memperhatikan kualitas material, kekuatan konstruksi, serta perencanaan teknis yang lebih matang.

“Harapan saya agar cepat diperbaiki dengan kualitas yang lebih bagus lagi dan perencanaan yang lebih matang, agar kami selaku penerima manfaat tidak merasa khawatir,” katanya.

Ia juga meminta Gubernur Jawa Barat dan dinas terkait agar lebih selektif dalam menentukan kontraktor maupun pelaksana proyek infrastruktur.

“Dan kami mohon kepada Bapak Gubernur dan dinas terkait agar lebih selektif lagi menunjuk kontraktor atau pelaksana pembangunan. Karena kami selaku masyarakat yang terkena imbasnya merasa kecewa,” tuturnya.

Transparansi dan Evaluasi Teknis Jadi Tuntutan

Persoalan TPT di Kampung Gunung Gelap tidak hanya berhenti pada kerusakan fisik bangunan. Sebelumnya, proyek tersebut juga menjadi sorotan lantaran tidak ditemukan papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai keterbukaan informasi proyek, mulai dari spesifikasi teknis, sumber pendanaan, nilai anggaran, hingga identitas kontraktor pelaksana.

Masyarakat berharap instansi terkait tidak hanya meminta pelaksana memperbaiki bangunan, tetapi juga melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab sebenarnya dari kerusakan tersebut.

Pemeriksaan perlu mencakup kondisi tanah, sistem drainase, kekuatan pondasi, mutu material, metode pelaksanaan, hingga kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan teknis.

Sebab, dugaan faktor alam berupa hujan deras sebagaimana disampaikan PPK tetap perlu dibuktikan melalui kajian teknis, bukan sekadar menjadi penjelasan atas ambruknya bangunan.

Terlebih, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket pembangunan jalan provinsi dengan nilai anggaran keseluruhan mencapai Rp13 miliar.

Kini masyarakat menunggu keseriusan PUPR Provinsi Jawa Barat dalam melakukan evaluasi dan memastikan perbaikan dilaksanakan sesuai standar teknis.

Jangan sampai anggaran besar justru menghasilkan infrastruktur yang hanya bertahan seumur jagung. Sebab, masyarakat bukan hanya membutuhkan pembangunan yang terlihat selesai, tetapi juga bangunan yang kuat, aman, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.***

Ditulis oleh Kang Zey

Diduga Tawarkan PSK hingga 3 Kali Sehari Lewat MiChat, Praktik Prostitusi Online di Garut Diusut