in

234 ASN Masuk Daftar Pelantikan Pemkab Garut, 13 Camat dan 9 Lurah Ikut Bergeser

Garutexpo.com – Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyentuh sejumlah posisi strategis. Sebanyak 234 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tercantum dalam dokumen Release Pelantikan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 20 November 2026. Ratusan aparatur tersebut masuk dalam daftar penempatan jabatan administrator, pengawas hingga jabatan fungsional.

Perubahan ini mencakup berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, badan, dinas, RSUD dr. Slamet Garut, kecamatan hingga kelurahan.

Berdasarkan dokumen tersebut, dari total 234 PNS, sebanyak 67 orang masuk dalam jabatan administrator, 132 orang jabatan pengawas, dan 35 orang jabatan fungsional.

Salah satu bagian yang cukup menyita perhatian adalah penataan jabatan kewilayahan. Sebanyak 13 nama tercantum dalam daftar penempatan camat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut.

13 Camat Masuk Daftar Penempatan

Adapun nama-nama yang tercantum dalam daftar jabatan camat tersebut yakni Deden Munawar sebagai Camat Banjarwangi, Bambang Rudjianto sebagai Camat Blubur Limbangan, Hendi Heryanto sebagai Camat Caringin, Asep Harsono HS sebagai Camat Cihurip, serta Ratu Ayu Dinar Wira Pertiwi sebagai Camat Cisompet.

Selanjutnya, Ahmad Mawardi sebagai Camat Garut Kota, Ujang Kuswara sebagai Camat Malangbong, Toni Hendriawan sebagai Camat Pameungpeuk, Ganjar Ahadiat Tursana sebagai Camat Pangatikan, Ripan Mulyadi sebagai Camat Pasirwangi, Roesmin Noeryadin sebagai Camat Talegong, Odik Sodikin sebagai Camat Tarogong Kaler, serta Rakhmat Alamsyah sebagai Camat Tarogong Kidul.

Penempatan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat. Kecamatan merupakan garda terdepan pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, para camat dituntut mampu membuktikan kapasitas kepemimpinan, mempercepat pelayanan publik, mengoordinasikan pembangunan, serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.

Sejumlah Jabatan Strategis Dinas dan RSUD Ikut Berubah

Penyegaran birokrasi juga menyasar sejumlah posisi penting di lingkungan perangkat daerah.

Di Sekretariat Daerah, terdapat Mekarwati sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Budiman Rahayu sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta Lipi Ahmad sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Sementara di Inspektorat Daerah, Indra Satria Perdana tercantum sebagai Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan.

Sejumlah posisi sekretaris dinas dan badan juga masuk dalam daftar penempatan, di antaranya Pebi Pebrianto sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Fahmi Prayoga sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Dicky Timor sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, serta Dadang Kurnia sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran.

Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Idad Badrudin tercantum sebagai Sekretaris Dinas, sedangkan Wijoyono sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Berikutnya, Gita Rahayu Kania Budi sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Ardhi Sjamsu Marich sebagai Sekretaris Dinas Pertanian, Dewi Martia Ningsih sebagai Sekretaris Dinas Sosial, serta Asep Surahman sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Perubahan juga menyentuh jajaran manajemen RSUD dr. Slamet Garut. Tiga posisi wakil direktur tercantum dalam daftar, yakni Yodi Sirojudin sebagai Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, Zaini Abdilah sebagai Wakil Direktur Pelayanan, serta R.M. Willy Indrawillis sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan.

Selain itu, sejumlah jabatan kepala bagian dan kepala bidang di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut turut masuk dalam penataan.

Sembilan Lurah Ikut Masuk Daftar

Tidak hanya camat, penataan jabatan juga menyentuh pemerintahan tingkat kelurahan.

Terdapat sembilan nama yang tercantum untuk mengisi posisi lurah, yakni Asep Wahid sebagai Lurah Jayawaras, Yadi Sugiarto sebagai Lurah Kota Kulon, Arif Rahman sebagai Lurah Kota Wetan, Cecep Abdulrojak sebagai Lurah Margawati, dan Redy Renaldi sebagai Lurah Muarasanding.

Selanjutnya, Lazuardi Noor sebagai Lurah Regol, Sukmawan sebagai Lurah Suci Kaler, Nurjaman sebagai Lurah Sukajaya, serta Ridwan Kurniawan sebagai Lurah Sukamentri.

Posisi lurah memiliki peran penting karena menjadi salah satu ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, penanganan persoalan sosial, pemberdayaan masyarakat hingga koordinasi pembangunan lingkungan, seluruhnya membutuhkan kepemimpinan yang responsif dan mampu bekerja secara efektif.

Selain sembilan lurah, jabatan pengawas lainnya juga mencakup kepala seksi di berbagai kecamatan, baik bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Penataan Menjangkau Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan

Perubahan struktur organisasi juga menyentuh unsur administrasi pemerintahan kewilayahan.

Sejumlah posisi Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan di berbagai kecamatan turut tercantum dalam daftar.

Beberapa nama yang masuk dalam penempatan tersebut di antaranya Siti Nur Fauziah, Roni Ramdani, Nita Triana, Mohamad Fajar Subhi, Ayi Dangjunawar, Yopi Taufiq, Siti Ratna Komala, Budi Santosa, dan Iwan Setiawan.

Sementara untuk jabatan sekretaris kelurahan, terdapat Desi Napilah di Kelurahan Jayawaras, Dani Jaelani di Kelurahan Karangmulya, Tika Kartika di Kelurahan Kota Kulon, Kurnia Gantina di Kelurahan Pakuwon, Dedeh Kurniasih di Kelurahan Sukagalih, Yovi Meilani di Kelurahan Sukamentri, serta Cahyo Dirgantoro Priyawan di Kelurahan Sukanegla.

Artinya, penataan kali ini tidak hanya menyasar jabatan pimpinan, tetapi juga posisi pendukung yang memiliki peran penting dalam kelancaran administrasi dan pelayanan pemerintahan.

35 Jabatan Fungsional, Tenaga Kesehatan Mendominasi

Selain administrator dan pengawas, sebanyak 35 PNS tercantum dalam kelompok jabatan fungsional.

Sebagian besar penempatan berkaitan dengan sektor kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD dr. Slamet Garut serta sejumlah UPT Puskesmas.

Di antaranya Ulfah Fauziah sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian Erli Es Marga sebagai Penata Anestesi Ahli Madya pada RSUD dr. Slamet Garut, Dewi Yuliandani dan Rohbiana Ilman sebagai Perawat Ahli Muda, serta Ika Kusumawati sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda.

Sejumlah bidan juga masuk dalam daftar penempatan, baik pada jenjang ahli muda maupun ahli pertama, yang tersebar di berbagai puskesmas, di antaranya Cibatu, Cipanas, Cisurupan, Bayongbong, Blubur Limbangan, Bojongloa, Cibiuk, Cihurip, Citeras, Gadog, Singajaya, dan Tarogong.

Selain tenaga kesehatan, terdapat pula tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, nutrisionis, perencana hingga analis perdagangan.

234 ASN Bergeser, Publik Menanti Hasilnya

Besarnya jumlah aparatur yang masuk dalam daftar penataan jabatan ini tentu menjadi perhatian tersendiri. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya siapa menduduki jabatan apa, melainkan sejauh mana perubahan tersebut mampu membawa perbaikan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Garut.

Penyegaran birokrasi semestinya tidak berhenti pada rotasi, mutasi, atau pergantian nama dalam struktur organisasi. Penataan jabatan harus memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kinerja, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih bagi 13 camat dan sembilan lurah yang masuk dalam daftar penempatan. Mereka menghadapi tantangan pelayanan yang nyata, mulai dari persoalan administrasi, infrastruktur lingkungan, persoalan sosial hingga tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pemerintah dalam merespons keluhan.

Begitu pula para pejabat di lingkungan dinas dan badan. Jabatan strategis harus menjadi ruang pembuktian kemampuan, bukan sekadar peningkatan posisi dalam jenjang karier birokrasi.

Publik juga berhak berharap agar setiap penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi sesuai prinsip sistem merit.

Pada akhirnya, keberhasilan penataan birokrasi tidak diukur dari banyaknya pejabat yang dilantik, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

234 PNS masuk dalam daftar penataan jabatan. Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa penyegaran birokrasi tersebut benar-benar mampu menghadirkan pemerintahan Kabupaten Garut yang lebih profesional, transparan, responsif, dan berkinerja tinggi.

Sebab, masyarakat tidak membutuhkan sekadar pejabat baru dengan jabatan baru. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik dan hasil kerja pemerintah yang benar-benar bisa dirasakan.(*)

Ditulis oleh Kang Zey

Bupati Syakur Tutup LCT SD Garut 2026, Tiga Sekolah Terbaik Bawa Pulang Rp35 Juta