Garutexpo.com – Polemik kontribusi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, terus menjadi sorotan. Setelah muncul persoalan kontribusi Rp100 ribu dari pencairan tunjangan sertifikasi guru setiap tiga bulan, kini penarikan Rp50 ribu untuk kegiatan jalan sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI turut menuai pertanyaan.
Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut nominal uang yang diminta dari para guru. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai dasar penetapan kontribusi, mekanisme persetujuan anggota, status kewajiban pembayaran, hingga transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Di tengah polemik yang berkembang, Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Sadidah, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tunjangan profesi guru merupakan hak masing-masing penerima dan penggunaannya menjadi kewenangan guru yang bersangkutan.
Menurut Ai Sadidah, persoalan yang terjadi di lingkungan PGRI Sukawening merupakan dinamika internal organisasi profesi yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme organisasi secara demokratis, terbuka, dan mengedepankan musyawarah.
“Pada prinsipnya, PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki peran strategis dalam memperjuangkan martabat, profesionalisme, dan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, setiap kebijakan organisasi, terlebih yang berkaitan dengan kontribusi atau penghimpunan dana dari anggota, harus didasarkan pada ketentuan organisasi, kesepakatan yang benar-benar dipahami dan disetujui anggota, serta disertai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan,” kata Ai Sadidah kepada Garutexpo.com, Sabtu, (21/11/2026).
Kabid SD Disdik: Tunjangan Sertifikasi Merupakan Hak Guru
Pernyataan Ai Sadidah menjadi perhatian penting di tengah polemik kontribusi Rp100 ribu yang disebut-sebut dihimpun setiap tiga bulan dari pencairan tunjangan sertifikasi guru.
Ia menegaskan, setiap kontribusi untuk kepentingan organisasi harus memiliki landasan yang jelas dan tidak boleh dilakukan melalui paksaan, intimidasi, maupun tekanan dalam bentuk apa pun.
“Saya perlu menegaskan bahwa tunjangan profesi guru merupakan hak guru yang penggunaannya menjadi kewenangan masing-masing penerima. Dengan demikian, setiap bentuk kontribusi untuk kepentingan organisasi harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh dilakukan melalui paksaan, intimidasi, ataupun tekanan dalam bentuk apa pun,” imbuhnya.
Ai Sadidah juga menyoroti munculnya informasi mengenai dugaan pernyataan yang mengarah pada ancaman mengeluarkan anggota PGRI apabila tidak bersedia memberikan kontribusi.
Menurutnya, apabila pernyataan tersebut benar terjadi, persoalan itu harus diklarifikasi dan diselesaikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mekanisme organisasi PGRI.
“Apabila benar terdapat pernyataan yang mengarah pada ancaman mengeluarkan anggota karena tidak bersedia memberikan kontribusi, hal tersebut tentu perlu diklarifikasi dan diselesaikan sesuai AD/ART serta mekanisme organisasi PGRI. Perbedaan pendapat dan keberatan anggota seharusnya menjadi ruang dialog, bukan alasan untuk memberikan tekanan,” paparnya.
Ketua PGRI Sukawening Akui Ada Dana yang Dikembalikan ke Ranting
Sebelumnya, Ketua PGRI Kecamatan Sukawening, H. Yana, memberikan penjelasan mengenai dua jenis kontribusi yang menjadi perbincangan di kalangan guru.
Terkait kontribusi Rp50 ribu untuk kegiatan jalan sehat HUT PGRI, Yana menyebut pungutan tersebut merupakan kebiasaan yang selama ini dilakukan menjelang peringatan HUT PGRI.
Ia menjelaskan, untuk masing-masing sekolah disediakan 10 lembar kupon dengan kontribusi Rp100 ribu. Sementara untuk guru secara perorangan disediakan lima lembar kupon dengan kontribusi Rp50 ribu.
Menurut Yana, pada tahun sebelumnya guru tidak mendapatkan kupon seperti pelaksanaan tahun ini. Ia juga menyampaikan bahwa apabila mengacu pada kesepakatan dan komitmen sebelumnya, ke depan kemungkinan tidak akan ada lagi penarikan kontribusi Rp50 ribu tersebut.
Sementara mengenai kontribusi Rp100 ribu dari tunjangan sertifikasi setiap tiga bulan, Yana mengakui terdapat bagian dana yang dikembalikan kepada pengurus ranting.
Namun, rincian persentase pengembalian, mekanisme pembagian, serta realisasi penggunaannya belum dijelaskan secara terperinci kepada seluruh anggota.
“Insyaallah lain waktu bakal disampaikan ketika laporan pertanggungjawaban pengurus cabang kepada pengurus ranting,” kata Yana saat dikonfirmasi Garutexpo.com, Jumat (20/11/2026).
Yana membantah adanya unsur paksaan maupun ancaman terhadap anggota yang keberatan membayar kontribusi tersebut. Ia menegaskan pengurus cabang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan anggota hanya karena persoalan iuran.
Ia juga menyebut dana Rp100 ribu tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah kegiatan organisasi, di antaranya peringatan hari besar Islam (PHBI) dan kegiatan bakti sosial. Namun, penggunaan dana tersebut masih sebatas rencana.
Enam Pertanyaan soal Dana Menunggu Laporan Pertanggungjawaban
Di tengah polemik tersebut, sejumlah pertanyaan mendasar masih membutuhkan jawaban terbuka, mulai dari status wajib atau sukarela kontribusi Rp100 ribu dan Rp50 ribu, proses kesepakatan anggota, jumlah dana yang terkumpul, persentase pengembalian kepada ranting, hingga realisasi penggunaan anggaran.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Yana menyatakan bahwa penjelasan akan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban pengurus cabang kepada pengurus ranting.
Ia juga menyebut pengurus ranting memiliki kewajiban untuk meneruskan penjelasan tersebut kepada seluruh anggota di masing-masing ranting.
Di sisi lain, Yana menjelaskan bahwa iuran rutin bulanan anggota PGRI juga memiliki mekanisme tersendiri. Anggota berstatus PPPK dikenakan iuran Rp15 ribu per bulan, sedangkan anggota PNS sebesar Rp16 ribu per bulan.
Dari iuran rutin tersebut, sebanyak 40 persen dialokasikan untuk PGRI tingkat cabang, sementara 60 persen diperuntukkan bagi PGRI tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.
Dengan demikian, terdapat beberapa jenis kontribusi yang perlu dibedakan secara jelas, yakni iuran rutin organisasi, kontribusi dari tunjangan sertifikasi, serta kontribusi kegiatan jalan sehat.
Disdik Dorong Pengurus PGRI Terbuka kepada Anggota
Lebih lanjut, Ai Sadidah mendorong pengurus PGRI Kecamatan Sukawening untuk membuka ruang komunikasi dengan seluruh anggota.
Menurutnya, pengurus perlu menjelaskan secara terbuka dasar penetapan kontribusi, status kesukarelaannya, rencana penggunaan dana, serta laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang telah dihimpun.
Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan menghormati independensi dan otonomi organisasi profesi. Kendati demikian, dinamika internal organisasi diharapkan tidak sampai mengganggu hubungan profesional antarguru maupun kondusivitas satuan pendidikan.
“Dinas Pendidikan menghormati independensi dan otonomi organisasi profesi. Namun, kami berharap dinamika ini tidak mengganggu hubungan profesional antarguru, kondusivitas satuan pendidikan, maupun fokus utama guru dalam melaksanakan tugas mendidik,” jelasnya.
Ai Sadidah juga mengingatkan agar persoalan internal organisasi tidak menguras energi para guru hingga mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utama mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan.
“Jangan sampai persoalan internal organisasi justru menguras energi para guru dan mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utama kita, yaitu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak Kabupaten Garut,” tuturnya.
Transparansi Menjadi Kunci Memulihkan Kepercayaan Guru
Polemik PGRI Sukawening kini memasuki persoalan yang lebih mendasar, yakni kepercayaan anggota terhadap pengelolaan keuangan organisasi.
Jika kontribusi dihimpun dari para guru, maka sudah semestinya setiap rupiah yang terkumpul memiliki pencatatan, peruntukan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Janji menyampaikan laporan pada kesempatan berikutnya tentu menjadi langkah awal. Namun, keterbukaan keuangan idealnya tidak berhenti pada penyampaian secara berjenjang dari pengurus cabang kepada pengurus ranting. Seluruh anggota juga berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipahami mengenai kontribusi yang mereka berikan.
Pernyataan Kabid SD Disdik Garut mengenai hak guru atas tunjangan profesi serta pentingnya menolak segala bentuk tekanan menjadi pengingat bahwa organisasi profesi seharusnya berdiri di atas prinsip kebersamaan, kesukarelaan, demokrasi, dan akuntabilitas.
Kini, yang ditunggu bukan sekadar penjelasan, melainkan bukti keterbukaan melalui laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai organisasi yang seharusnya menjadi rumah perjuangan dan perlindungan guru justru menimbulkan keresahan di kalangan anggotanya sendiri.
Sebab, solidaritas tidak tumbuh dari tekanan, melainkan dari kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa dijaga melalui keterbukaan.***


