Kang Zey
Garutexpo.com — Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menyatakan sikap solidaritas dan kontrol publik terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut menyusul pengaduan orang tua almarhumah Salsabila Rizkia kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Garut terkait persoalan yang dialami anaknya dalam pelayanan RSUD dr. Slamet Garut.
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menegaskan bahwa sikap GIPS bukan untuk mendahului proses pemeriksaan maupun menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Menurutnya, GIPS hadir sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat memperoleh perhatian serius dan menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.
“Kami dari GIPS hadir sebagai bentuk solidaritas kepada keluarga korban sekaligus menjalankan fungsi kontrol publik. Setelah orang tua almarhumah Salsabila menyampaikan pengaduan kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, tentu persoalan ini harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang mengalami kejadian seperti Salsabila,” kata Ade kepada Garutexpo.com, Selasa, 6 Oktober 2026.
Ade mengatakan, kasus Salsabila semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan satu pasien atau satu peristiwa. Pengaduan tersebut, menurut dia, harus menjadi pintu masuk untuk melihat secara lebih luas bagaimana sistem pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD dr. Slamet, dijalankan.
“Jangan sampai ini baru permulaan dari temuan. Jangan-jangan ada persoalan lain yang selama ini belum terungkap atau belum disampaikan masyarakat. Itu yang harus diperiksa dan dibuktikan melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan yang objektif,” ujarnya.
Karena itu, GIPS meminta Pemerintah Kabupaten Garut tidak hanya melakukan evaluasi terhadap aspek pelayanan medis, tetapi juga mengevaluasi keseluruhan tata kelola rumah sakit.
Ade secara khusus meminta jajaran direksi, dewan pengawas, pejabat struktural terkait di RSUD dr. Slamet, hingga Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menjalani evaluasi secara menyeluruh sesuai kewenangan masing-masing.
“Jajaran direksi, pengawas, para pejabat di RSUD dr. Slamet, maupun Dinas Kesehatan harus dievaluasi secara total. Bukan berarti kami langsung menyatakan mereka bersalah, tetapi seluruh sistemnya harus diperiksa. Apakah SOP berjalan, apakah pengawasan efektif, bagaimana mekanisme pengaduan pasien, bagaimana pelayanan kegawatdaruratan, dan bagaimana pertanggungjawaban ketika terjadi persoalan,” tegas Ade.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya pembenahan nyata terhadap sistem pelayanan dan perlindungan keselamatan pasien.
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, cepat, profesional, dan sesuai standar. Jangan sampai keluarga pasien harus kehilangan orang yang mereka cintai terlebih dahulu baru kemudian sistem pelayanan diperbaiki,” katanya.
GIPS juga mendorong Komisi IV DPRD Kabupaten Garut menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap tindak lanjut pengaduan keluarga Salsabila. Seluruh pihak terkait diharapkan membuka ruang pemeriksaan dan evaluasi secara transparan agar persoalan dapat diketahui secara terang.
Ade menegaskan, GIPS tidak ingin mengambil alih proses hukum maupun pemeriksaan medis. Namun, sebagai bagian dari masyarakat sipil, GIPS berkepentingan memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik tetap terlindungi.
“Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Biarkan fakta dan pemeriksaan yang berbicara. Tetapi kontrol publik harus berjalan. Kalau ditemukan adanya kesalahan, kelalaian, pelanggaran SOP, atau persoalan tata kelola, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ade berharap kasus Salsabila menjadi momentum perbaikan menyeluruh sehingga tidak ada lagi keluarga lain yang mengalami persoalan serupa.
“Ini bukan sekadar tentang Salsabila. Ini tentang bagaimana pemerintah menjamin keselamatan masyarakat ketika mereka datang mencari pelayanan kesehatan. Jangan sampai ada korban berikutnya. Nyawa warga bukan kelinci percobaan,” pungkas Ade.***
