GARUTEXPO – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) mengumumkan rencana aksi besar-besaran di depan Kantor BRI Cabang Garut pada Selasa, 10 Desember 2024, pukul 09.00 WIB. Aksi ini merupakan bentuk protes atas dua kali ketidakhadiran Kepala Cabang BRI Garut dalam audiensi penting yang membahas masalah pelayanan publik dan dugaan pelanggaran di institusi tersebut.
Audiensi sebelumnya telah digelar di Komisi 3 DPRD Garut pada 18 November 2024 dan di Kantor BRI Cabang Garut pada 24 November 2024. Namun, Kepala Cabang BRI Garut tidak hadir dalam kedua kesempatan tersebut. Akibatnya, pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dan tuntutan mereka tidak mendapatkan kejelasan konkret.
Dalam aksi nanti, FPPG akan membawa massa sebanyak 150 orang, termasuk 90 warga Desa Cimaragas, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, yang menjadi korban dugaan fraud (penyelewengan) oleh oknum pegawai BRI. Modus yang dilaporkan mencakup pinjaman kredit “topengan” dan “tempelan,” yang diduga melibatkan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pegawai bank.
Pelanggaran yang Diduga Terjadi
Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam kasus ini antara lain:
- Dugaan penyelewengan dan tidak transparan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI untuk masyarakat Garut tahun 2023-2024.
- Dugaan ketidaksesuaian dalam distribusi Kartu Tani.
- Diduga tidak transparannya penyaluran CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
FPPG menuntut Kepala Cabang BRI Garut untuk segera mengundurkan diri karena dianggap gagal menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tidak melayani publik secara terbuka.
Rencana Aksi
Rute demonstrasi akan dimulai dari Simpang Lima Garut dan berakhir di Kantor BRI Cabang Garut. Massa yang hadir akan menyuarakan kekecewaan mereka dan menuntut keadilan atas masalah yang belum terselesaikan.
“Kepala Cabang BRI harus bertanggung jawab. Kami tidak akan berhenti sebelum tuntutan kami dipenuhi,” tegas Asep Nurjaman ketua umum FPPG Kepala garutexpo.com, Rabu, 04 Desember.
Aksi ini diharapkan menjadi tekanan bagi manajemen BRI agar segera menyelesaikan masalah tersebut dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan mereka.(*)