Kang Zey
Garutexpo.com – Peta politik nasional mendadak mengalami perkembangan besar. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan bahwa Gibran datang langsung untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
Muzani mengungkapkan, pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Menurut Muzani, surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Gibran tidak menyampaikan secara terbuka alasan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Dengan demikian, belum dapat dipastikan secara resmi apa pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya memicu perdebatan politik dan hukum di tingkat nasional.
120 Anggota DPR Sudah Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Sebelum pengunduran diri Gibran disampaikan secara resmi, dinamika di DPR RI juga tengah menghangat.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan tersebut direncanakan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Usulan HMP tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yang mengatur hak DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Paripurna Dikabarkan Dibatalkan, Pengusul HMP Tetap Berharap Digelar
Di tengah perkembangan pengunduran diri Gibran, muncul informasi mengenai pembatalan agenda Rapat Paripurna DPR yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan HMP.
Seorang anggota DPR yang mengaku sebagai salah satu pengusul HMP menyebut dirinya telah menerima pemberitahuan melalui WhatsApp mengenai pembatalan paripurna tersebut.
Namun, menurut keterangannya, pemberitahuan itu tidak disertai penjelasan mengenai alasan pembatalan.
Ia menduga pembatalan tersebut berkaitan dengan pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden dan pimpinan MPR. Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai alasan resmi pembatalan rapat.
“Saya pribadi yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat tetap berharap paripurna diadakan dan disampaikan,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan kepada media.
Ia menegaskan, forum paripurna tetap diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai kelanjutan proses politik yang telah berjalan.
Menurutnya, apabila pengunduran diri Gibran menjadi dasar untuk menghentikan proses HMP, keputusan tersebut semestinya disampaikan secara terbuka melalui forum resmi DPR.
“Minimal ada forum untuk mengakhiri proses politik ini dengan baik. Kalau kesimpulannya karena Mas Gibran sudah mundur, maka Hak Menyatakan Pendapat tidak dilanjutkan, itu bisa disampaikan secara resmi dalam paripurna,” ungkapnya.
Bagaimana Kelanjutan Proses Pengunduran Diri Gibran?
Sementara itu, MPR RI menyatakan akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan.
Ahmad Muzani menjelaskan, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas langkah berikutnya, kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
MPR juga harus mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Perkembangan ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting: bagaimana status pengunduran diri Gibran dalam proses ketatanegaraan, bagaimana mekanisme penentuan Wakil Presiden pengganti, serta apakah usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR akan tetap dibahas atau dihentikan?
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pimpinan DPR dan MPR agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan mengenai kelanjutan proses politik tersebut.
Sumber: Beraking News Metro
Penulis: Acep.
