Garutexpo.com – Polemik kontribusi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, semakin menjadi perhatian. Setelah kontribusi Rp100 ribu dari pencairan tunjangan sertifikasi guru setiap tiga bulan dipersoalkan, kini muncul sorotan baru terkait penarikan Rp50 ribu untuk kegiatan jalan sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI.
Dua jenis kontribusi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan guru. Bukan hanya mengenai kewajiban membayar, tetapi juga menyangkut mekanisme pengumpulan, dasar kesepakatan, hingga transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban dana.
Sebelumnya, kontribusi Rp100 ribu dari tunjangan sertifikasi guru menjadi polemik setelah seorang guru mempertanyakan proses kesepakatan enam ranting PGRI di Kecamatan Sukawening. Bahkan, muncul pengakuan mengenai dugaan tekanan terhadap anggota yang keberatan dengan kebijakan tersebut.
Pernyataan yang ditafsirkan sebagai ancaman agar anggota yang tidak setuju dipersilakan keluar dari keanggotaan PGRI juga sempat mencuat.
Ketua PGRI Jelaskan Skema Kontribusi Rp50 Ribu
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua PGRI Kecamatan Sukawening, H. Yana, memberikan penjelasan mengenai kontribusi Rp50 ribu yang berkaitan dengan kegiatan jalan sehat HUT PGRI.
Menurut Yana, kontribusi tersebut merupakan kebiasaan yang selama ini dilakukan menjelang peringatan HUT PGRI, khususnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jalan sehat.
Ia menjelaskan, terdapat pembagian kupon dengan skema berbeda. Untuk setiap sekolah disediakan 10 lembar kupon dengan kontribusi Rp100 ribu. Sementara untuk guru secara perorangan disediakan lima lembar kupon dengan kontribusi Rp50 ribu.
Yana menyebutkan, pada tahun sebelumnya guru tidak mendapatkan kupon seperti pelaksanaan tahun ini. Pemberian kupon kepada guru, menurutnya, merupakan bagian dari mekanisme kegiatan tahun sekarang.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa apabila mengacu pada kesepakatan dan komitmen yang telah dibicarakan sebelumnya, ke depan kemungkinan tidak akan ada lagi penarikan kontribusi Rp50 ribu tersebut.
Yana Akui Ada Dana Rp100 Ribu yang Dikembalikan ke Ranting
Hal lain yang menjadi perhatian adalah penjelasan Yana mengenai kontribusi Rp100 ribu yang dihimpun dari tunjangan sertifikasi guru setiap tiga bulan.
Ia mengungkapkan, terdapat persentase dana yang dikembalikan kepada pengurus ranting. Namun, rincian mengenai besaran persentase, mekanisme pembagian, serta penggunaannya belum disampaikan secara terperinci.
“Insyaallah lain waktu bakal disampaikan ketika laporan pertanggungjawaban pengurus cabang kepada pengurus ranting,” kata Yana saat dikonfirmasi Garutexpo.com melalui sambungan whatsApp, Jumat (20/11/2026).
Terkait dugaan adanya paksaan maupun ancaman terhadap anggota yang keberatan membayar kontribusi Rp100 ribu, Yana membantah hal tersebut.
Menurutnya, pengurus cabang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan anggota dari keanggotaan PGRI hanya karena persoalan kontribusi.
“Tidak ada unsur paksaan. Jika seandainya ada anggota PGRI yang merasa keberatan untuk iuran Rp100 ribu per tiga bulan, apalagi ada ancaman mau dikeluarkan dari keanggotaan PGRI, karena pengurus cabang tidak ada kewenangan mengeluarkan anggotanya,” tegas Yana.
Ia juga menjelaskan bahwa dana Rp100 ribu tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah kegiatan organisasi, di antaranya peringatan hari besar Islam (PHBI) dan kegiatan bakti sosial.
Namun, Yana menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut masih sebatas rencana.
Ia menyebutkan, jumlah anggota PGRI Kecamatan Sukawening saat ini mencapai sekitar 300 orang.
uran Bulanan PNS dan PPPK Juga Dijelaskan
Selain kontribusi Rp100 ribu dari tunjangan sertifikasi, Yana turut menjelaskan mekanisme iuran rutin anggota PGRI setiap bulan.
Menurut keterangannya, anggota berstatus PPPK dikenakan iuran Rp15 ribu per bulan, sedangkan anggota berstatus PNS sebesar Rp16 ribu per bulan.
Dari iuran rutin tersebut, sebanyak 40 persen dialokasikan untuk PGRI tingkat cabang, sementara 60 persen diperuntukkan bagi PGRI tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.
Penjelasan tersebut menjadi informasi penting untuk membedakan antara iuran rutin organisasi dengan kontribusi tambahan untuk kegiatan tertentu.
Sebab, ketika terdapat beberapa jenis pungutan dalam satu organisasi, anggota tentu membutuhkan kejelasan mengenai dasar penetapan, peruntukan, serta pertanggungjawaban masing-masing dana.
Transparansi Keuangan Jangan Sekadar Menunggu Laporan
Berkembangnya polemik ini memperlihatkan bahwa persoalan PGRI Sukawening bukan semata-mata mengenai nominal Rp50 ribu atau Rp100 ribu.
Ada sejumlah hal mendasar yang masih membutuhkan penjelasan terbuka dari pengurus, di antaranya:
1. Apakah kontribusi Rp100 ribu dari tunjangan sertifikasi dan Rp50 ribu untuk jalan sehat bersifat wajib atau sukarela?
2. Bagaimana proses musyawarah dan persetujuan anggota terhadap kedua kontribusi tersebut?
3. Berapa jumlah kupon yang dicetak, dibagikan, serta berapa total dana yang berhasil dihimpun?
4. Berapa persentase dana Rp100 ribu yang dikembalikan kepada pengurus ranting?
5. Bagaimana mekanisme pencatatan dan penggunaan dana untuk kegiatan PHBI maupun bakti sosial?
6. Kapan laporan penerimaan dan pengeluaran dana dapat diketahui seluruh anggota?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka. Terlebih, dana yang dihimpun berasal dari penghasilan para guru yang juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kontribusi mereka dikelola.
PGRI merupakan organisasi profesi yang dibangun atas dasar kebersamaan, solidaritas, dan perjuangan meningkatkan martabat guru. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut keuangan organisasi semestinya dilandasi musyawarah, kesukarelaan, keterbukaan, serta pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengakuan Ketua PGRI Sukawening mengenai adanya dana yang dikembalikan kepada pengurus ranting tentu menjadi bagian penting yang perlu ditindaklanjuti dengan laporan secara rinci.
Sebab, transparansi tidak cukup hanya disampaikan melalui janji bahwa laporan pertanggungjawaban akan diberikan pada kesempatan berikutnya. Anggota juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai berapa dana yang terkumpul, ke mana dialokasikan, dan bagaimana realisasi penggunaannya.
Kini, publik dan anggota PGRI Sukawening menunggu penjelasan lebih lengkap. Jangan sampai persoalan kontribusi yang semestinya memperkuat solidaritas organisasi justru menjadi sumber keresahan dan menggerus kepercayaan di kalangan guru.(*)

