in

Kepala Desa Harus Tingkatkan Kompetensi! Ini Pesan Penting dari Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa 2024

GARUTEXPO – Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat yang telah menginisiasi workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (17/10/2024).

Dalam workshop bertema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Keuangan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Dikky menyatakan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh desa-desa di Kabupaten Bandung.

“Kabupaten Bandung memiliki 270 desa yang tersebar di 31 kecamatan. Setiap desa memegang peran vital dalam mendukung pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel di desa-desa menjadi prasyarat utama untuk mencapai pembangunan yang efektif dan berdampak,” ujar Dikky.

Ia juga menyoroti perubahan signifikan yang datang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, salah satunya mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan maksimal dua periode.

“Masa jabatan yang lebih panjang ini tentunya memberikan waktu lebih bagi kepala desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan secara menyeluruh. Namun, ini harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, integritas, serta komitmen dalam pengelolaan keuangan desa,” sambung Dikky.

Baca Juga  Pj Bupati Garut Resmikan Program "Pegang Tangan" untuk Atasi Kerentanan Pangan

Dikky menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam memastikan penggunaan dana desa yang tepat dan efisien, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Saya yakin, melalui workshop ini, para kepala desa akan mendapatkan pembekalan yang sangat penting terkait tata kelola keuangan yang baik, serta praktik terbaik dalam melaksanakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Dikky.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan nasional.

“Desa yang dikelola dengan baik mampu menciptakan peluang ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dikky berharap workshop ini menjadi ruang evaluasi yang jujur dan terbuka untuk melihat capaian serta hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

“Pemkab Bandung berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan yang transparan serta efektif,” tuturnya.

Dukungan dari BPKP, menurut Dikky, sangat penting dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan.(UT)

Ditulis oleh Kang Zey

Polres Garut Lakukan Razia Premanisme, Amankan 5 Pelaku di Lokasi Rawan

Drama Hukum Pilkada 2024: Tim Paslon 01 Ajukan Gugatan Intervensi di PTUN Bandung