Kang Zey
GARUTEXPO – Kota Garut tengah diliputi duka bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa menjajakan dagangan mereka di sekitar Jalan Ahmad Yani. Kini, Pemerintah Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan Penjabat (PJ) Bupati Barnas Adjidin telah mengeluarkan larangan bagi para PKL untuk berjualan di kawasan tersebut.
Koordinator Masyarakat Pemerhati, Pengkaji Kebijakan (MPK), Bakti Safa’at, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, larangan ini tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dan sosio-logis dalam menangani masalah tersebut.
“Saya heran, apakah hati para pejabat saat ini terbuat dari batu? Mengapa para PKL tidak diberikan solusi yang memadai, melainkan terus dihadapkan pada ancaman penggusuran atau penertiban?” ujar Bakti Safa’at melalui sambungan telepon, Selasa, 9 April 2024.
Bakti juga menyoroti ketidakterbukaan PJ Bupati Garut dalam menerima masukan dari masyarakat. “PJ Bupati seolah melempar batu sembunyi tangan dengan tidak pernah mau menerima audensi secara langsung, dan selalu mendisposisikan kepada orang yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Menanggapi kebijakan tersebut, MPK menantang PJ Bupati Garut dan pejabat lainnya untuk memastikan ketaatan kepada aturan dan norma yang berlaku secara adil. Mereka juga mengajukan tantangan untuk debat terbuka guna membahas kepatuhan pemerintah terhadap hukum dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak terkait.
“Tidak adil jika PKL terus dikejar-kejar, sementara bangunan perusahaan besar dibiarkan tanpa izin. Kami meminta debat terbuka untuk membuktikan ketaatan mereka terhadap aturan hukum,” tegasnya.
Debat terbuka tersebut diharapkan dapat membawa penyelesaian yang adil bagi semua pihak dan disiarkan secara langsung untuk transparansi dan keadilan.(*)
