Kang Zey
GARUTEXPO – Kepolisian Resor (Polres) Garut resmi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lodaya 2025 dengan tema Tertib Berlalu Lintas Guna Terwujudnya Asta Cita di Lapangan Markas Polres Garut, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Senin (10/2/2025).
Apel ini menandai dimulainya operasi yang berlangsung selama dua pekan penuh, mulai 10 Februari hingga 23 Februari 2025, dengan target meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut, serta tamu undangan lainnya.
Kapolres Garut, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, dalam sambutannya yang membacakan amanat Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus, menyampaikan bahwa operasi ini melibatkan 2.520 personel di seluruh wilayah hukum Polda Jabar. Dari jumlah tersebut, 130 personel akan diterjunkan khusus di wilayah Polres Garut.
Sasaran: ODOL, Klakson Telolet, hingga Travel Gelap
Kasat Lantas Polres Garut, IPTU Aang Andi Suhandi, menjelaskan bahwa operasi ini akan menitikberatkan pada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk kendaraan Over Dimensi dan Overload (ODOL), penggunaan klakson tidak standar seperti klakson telolet, serta travel gelap yang beroperasi tanpa izin resmi.
“Untuk travel gelap, masyarakat bisa membedakannya dari plat nomor kendaraan. Jika bukan plat kuning, maka bisa dipastikan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah,” ujar IPTU Aang.
Selain penindakan dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), operasi ini juga akan mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.
Sementara itu, Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut mendukung penuh Operasi Keselamatan Lodaya 2025.
“Segala sesuatu harus sesuai aturan, tapi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, aturan ditegakkan, namun tetap ada kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul,” tandas Barnas.(**)
