Kang Zey
Garutexpo.com – Sekitar 500 pengemudi dan pengusaha truk pasir yang tergabung dalam Solidaritas Pengemudi Truk Garut menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Kamis (12/6/2025). Mereka mengawali long march dari Bundaran Simpang Lima menuju Gedung DPRD Garut, menyuarakan tuntutan keadilan atas kondisi usaha mereka yang kian sulit.
Aksi ini digelar berdasarkan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dalam surat resmi yang diserahkan kepada DPRD Garut, Koordinator aksi H. Dedi Andriana mengungkapkan dua tuntutan utama yang menjadi sorotan:
Pengaturan jam operasional truk besar (tronton) bermuatan 15–24 kubik yang mengangkut hasil tambang Galian C ke luar wilayah Garut.
Normalisasi harga hasil tambang bagi pengusaha kecil dan pengemudi truk 4–8 kubik, yang dinilai kian memberatkan akibat ketimpangan harga.
“Kami meminta agar ada keadilan dalam distribusi hasil tambang. Jangan hanya pengusaha besar yang diuntungkan, kami yang kecil malah tersingkir,” tegas H. Dedi dalam orasinya di depan Gedung DPRD Garut.
Lonjakan harga pasir yang drastis dari Rp550 ribu menjadi Rp800 ribu per damtruk menjadi pemicu utama keresahan para sopir. Menurut mereka, mayoritas penambang kini lebih memilih menjual pasir ke PT Jayamik yang berani membeli dengan harga lebih tinggi, sehingga pengemudi truk kecil kesulitan mendapatkan pasokan.
Seorang warga pembeli pasir yang turut hadir dalam aksi menyampaikan kekecewaannya, “Harga sekarang gila-gilaan. Dari Rp550 ribu ke Rp800 ribu, itu pun sulit dapat. Penambang ogah jual ke sopir biasa, semua dikasih ke PT.”
Dalam aksinya, massa juga meminta DPRD Garut untuk segera menggelar dialog publik dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, yaitu:
Pengelola Tambang Galian C Garut
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut
ORGanda Kabupaten Garut
Kasat Lantas Polres Garut
Wakil Koordinator Aksi, Gun Gun Gunawan, menegaskan bahwa meski aksi ini bersifat damai, tekanan akan terus dilakukan agar suara para sopir tak diabaikan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini soal perut kami, soal masa depan usaha kami. Harus ada keadilan!” tegas Gun Gun di tengah massa aksi.
Sekretaris Koordinator Aksi, Hambali Septiansyah, turut menambahkan bahwa jika tak ada tanggapan konkret dari pemerintah daerah, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan digelar.
Aksi ini menjadi peringatan keras atas ketimpangan dalam tata niaga pasir dan pengaturan operasional truk di Garut. Para pengemudi truk berharap adanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak agar usaha transportasi tambang rakyat kecil tetap bisa bertahan.(AR)
