Kang Zey
Garutexpo.com – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Senin (4/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para petugas non-organik dan mitra statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Garut yang akan bertugas dalam rangka persiapan Sensus Ekonomi 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Garut terhadap keberhasilan program nasional yang membutuhkan tenaga kerja lapangan dengan perlindungan jaminan sosial yang memadai.
“Tentu saja untuk membuat pembangunan yang baik itu harus didukung oleh ketersediaan data yang akurat, lengkap, detail, dan update. Makanya kita mendukung penuh penyelenggaraan sensus ekonomi ini, agar Garut punya data yang kuat untuk arah pembangunan ke depan,” tegas Bupati Garut dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya jaminan sosial agar para petugas sensus dapat bekerja secara optimal tanpa khawatir akan risiko di lapangan.
“Jaminan ini bukan hanya bentuk kepedulian, tapi juga strategi agar para petugas fokus menjalankan tugasnya. Saya juga mengajak masyarakat untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Ini program pemerintah yang memberi kepastian dan ketenteraman bagi para pekerja,” tambahnya.
1.425 Petugas Turun ke Lapangan
Kepala BPS Kabupaten Garut, Nevi Hendri, menjelaskan bahwa pihaknya telah merekrut sekitar 1.425 petugas yang akan ditugaskan menyebar di seluruh desa di Kabupaten Garut. Mereka akan melakukan pemutakhiran geospasial dan muatan wilayah kerja statistik (Wilkerstat), termasuk verifikasi batas Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau RT mulai 1 hingga 31 Agustus 2025. Masing-masing petugas akan memetakan sekitar 15 RT.
“Sesuai dengan arahan Pak Bupati, setiap ada kontrak kerja dengan masyarakat, harus disertai jaminan keselamatan kerja. Kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar para petugas bisa fokus dan merasa aman di lapangan,” ujar Nevi.
Ia juga mengimbau agar para petugas melanjutkan kepesertaan secara mandiri usai masa tugas berakhir, seraya menyebut bahwa BPS akan tetap membuka peluang dukungan ke depan dalam kegiatan besar lainnya.
Jaminan Lengkap, Fokus Kerja Maksimal
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut, Supriatna, menuturkan bahwa para petugas sensus ini dicover dalam dua program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Apabila terjadi kecelakaan kerja saat menjalankan tugas, seluruh biaya rumah sakit, perawatan, dan pengobatan ditanggung penuh oleh BPJS. Jika sampai terjadi risiko kematian, kami berikan santunan dan beasiswa kepada dua orang anak dari peserta hingga jenjang perguruan tinggi dengan total mencapai Rp174 juta,” jelas Supriatna.
Ia berharap program ini memberikan rasa aman dan semangat bagi seluruh petugas sensus, sekaligus memperkuat komitmen BPJS dalam melindungi seluruh pekerja, baik formal, informal, jasa konstruksi, maupun pekerja migran.
Dengan perlindungan yang diberikan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, sensus ekonomi di Garut diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan data yang benar-benar bisa menjadi fondasi arah pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.(*)
