Kang Zey
Garutexpo.com – Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyiapkan langkah besar untuk menata kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang bahu jalan area perkantoran Pemerintah Daerah. Tak sekadar relokasi, kawasan tersebut rencananya akan disulap menjadi ruang usaha yang lebih tertata, aman, dan berpotensi menjadi destinasi wisata kuliner baru di Garut.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, di Ruang Rapat Wakil Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (12/5/2026).
Dalam rapat itu, Putri Karlina mengungkapkan bahwa Pemkab Garut berencana melakukan renovasi dengan memundurkan pagar Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Nantinya, area taman di sekitar lokasi tersebut akan ditata ulang untuk dijadikan ruang yang representatif bagi para PKL.
Menurutnya, penataan ini bukan hanya bertujuan merapikan kawasan perkantoran, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang lebih hidup dan nyaman bagi masyarakat.
“Harusnya akhir tahun sudah oke, sudah beres. Tapi dalam versi yang seekonomis mungkin, belum yang mewah karena dananya terbatas. Yang penting kita mau nyelamatin PKL-nya supaya gak ketabrak misalnya, terus kita juga pengen maksimalkan potensi destinasi wisata. Kan jadi destinasi wisata, yang jajan di sini,” ujar Putri Karlina.
Ia menegaskan, proyek penataan tersebut tetap mengedepankan aspek lingkungan hidup. Pemerintah daerah memastikan tidak akan melakukan penebangan pohon ataupun merusak area hijau yang selama ini menjadi paru-paru kota.
Sebaliknya, Pemkab Garut akan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau agar lebih produktif tanpa menghilangkan unsur penghijauan yang sudah ada.
Putri menambahkan, keberadaan PKL yang saat ini berada di bahu jalan dinilai cukup berisiko, baik bagi pedagang maupun pengguna jalan. Karena itu, penataan dilakukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Dengan konsep sederhana namun fungsional, Pemkab Garut menargetkan penataan kawasan tersebut bisa rampung pada akhir tahun 2026.
“Bahu jalan tidak terganggu, pengguna jalan oke, PKL masih bisa dagang, perputaran ekonomi masih bisa terjadi. Aman pokoknya, pengennya semua orang happy,” tandasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak. Selain menciptakan kawasan yang lebih tertib dan aman, langkah tersebut juga diharapkan mampu menghidupkan sektor ekonomi kerakyatan dan memperkuat daya tarik wisata kuliner di pusat pemerintahan Garut.***
