Kang Zey
Garutexpo.com — Polemik dugaan pungutan liar (pungli) di objek wisata Pantai Santolo yang menyeret nama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut terus bergulir panas. Menanggapi fenomena “saling sentil” di ruang publik tersebut, lembaga kajian Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) melontarkan kritik keras yang menyasar kedua belah pihak.
​Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menilai perdebatan yang terjadi saat ini tidak menyentuh akar persoalan pariwisata di Garut. Menurutnya, publik disuguhi tontonan antara birokrasi yang berlindung di balik aturan dan aksi politisi yang cenderung mengejar viralitas.
​Kritik untuk Disparbud: Fasilitas Semrawut, Harga Mencekik
​Ade menyayangkan sikap Disparbud Garut yang terkesan menggunakan istilah “Tarif Peak Season” sebagai tameng untuk menjustifikasi keluhan wisatawan. Ia menegaskan, kenaikan tarif di hari libur seharusnya dibarengi dengan peningkatan layanan, bukan sekadar menaikkan pendapatan.
​”Sangat naif jika setiap keluhan pungli hanya dijawab dengan dalih tarif peak season. Rakyat tidak butuh rujukan Perda saat mereka diperas oknum di lapangan. Jika tarif naik, mana kompensasi layanannya? Fasilitas tetap semrawut, sampah menumpuk, tapi harga tiket mencekik. Ini bukan lagi penyesuaian tarif, tapi dugaan legitimasi pungli yang dibungkus regulasi,” tegas Ade Sudrajat dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2026).
​GIPS mendesak agar Disparbud berhenti bersikap reaktif dan segera melakukan digitalisasi sistem tiket (e-ticketing) untuk menutup celah kebocoran serta praktik premanisme di lapangan.
​Sentilan untuk KDM: Garut Bukan Panggung Sandiwara
​Di sisi lain, Ade juga memberikan catatan tajam terhadap gaya pengawasan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Meski kritik KDM mewakili keresahan wisatawan, GIPS mengingatkan agar masalah internal Kabupaten Garut tidak dieksploitasi demi kepentingan konten dan popularitas pribadi.
​”Kami menghargai fungsi pengawasan, namun jangan sampai kondisi daerah Kabupaten Garut dijadikan komoditas untuk pemenuhan konten media sosial dan mengejar popularitas pribadi. Garut bukan panggung sandiwara.
Jika ingin membantu, lakukan lewat jalur formal legislatif atau tawarkan solusi sistemik, bukan sekadar memviralkan tanpa ada tindak lanjut pembangunan yang nyata pasca-kamera mati,” cetus Ade.
​Menurutnya, gaya populisme yang mengedepankan viralitas seringkali justru merusak citra daerah secara luas tanpa memberikan perbaikan struktural yang berkelanjutan bagi masyarakat Garut sendiri.
​Desakan Audit dan Satgas Permanen, ​Sebagai lembaga yang fokus pada perubahan strategis, GIPS merekomendasikan tiga langkah konkret kepada Pemerintah Kabupaten Garut:
1. ​Audit Total: Melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan objek wisata Pantai Santolo dan keterlibatan pihak ketiga.
2. ​Digitalisasi: Percepatan implementasi pembayaran non-tunai di seluruh titik masuk wisata.
3. ​Satgas Lintas Sektoral: Pembentukan satuan tugas yang bekerja secara permanen, bukan hanya “hangat-hangat tahi ayam” saat musim libur atau setelah isu menjadi viral.
​”Garut butuh reformasi sistem, bukan debat kusir antara birokrasi yang kaku dengan politisi yang haus konten. Kami di GIPS akan terus mengawal agar pariwisata Garut menjadi bersih, transparan, dan bermartabat bagi pengunjung maupun warga lokal,” pungkas Ade Sudrajat.(*)
