Kang Zey
Garutexpo.com – Praktik pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Sayangheulang dan Santolo, Garut Selatan, kembali menuai sorotan. Tokoh muda Garut Selatan, Dedi Kurniawan, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dijadikan ajang saling menyalahkan maupun mengambinghitamkan Bupati Garut.
Menurut mantan anggota DPRD Garut itu, pernyataan yang menyebut adanya batas kewenangan dalam merespons persoalan pungli justru menunjukkan lemahnya mitigasi dan deteksi dini di lapangan.
“Kasus pungli di Santolo dan Sayangheulang ini bukan kejadian baru. Ini sudah berulang dari tahun ke tahun. Yang dibutuhkan sekarang bukan mencari siapa yang salah, apalagi menjadikan bupati sebagai kambing hitam, tetapi bagaimana penegakan hukum dilakukan dan bagaimana tata kelola pariwisata dibenahi ke depan,” ujar Dedi, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan, kepala daerah tidak bisa diposisikan sebagai “single fighter” yang harus turun dan menyelesaikan semua persoalan seorang diri. Menurutnya, tugas seorang bupati dan wakil bupati adalah mengoordinasikan seluruh unsur yang memiliki kewenangan agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Pemerintah itu bukan soal satu orang turun langsung lalu marah-marah di media sosial. Bupati dan wakil bupati tugasnya mengorkestrasi seluruh elemen. Ada Karang Taruna desa, kepala desa, UPT pariwisata, camat, kapolsek, Dinas Pariwisata, kapolres, hingga pemerintah daerah. Semua harus bergerak sesuai tupoksi,” katanya.
Dedi menjelaskan, apabila terdapat kekurangan dalam pengawasan maupun pelayanan wisata, maka pemerintah harus segera memberikan dukungan, edukasi, pelatihan, hingga pembinaan kepada masyarakat dan pengelola di lapangan.
“Kalau ada yang kurang, ya diperbaiki. Kalau masyarakat belum paham, diberi edukasi. Kalau petugas belum maksimal, diperkuat dan dilatih. Jadi bukan saling tunjuk, bukan saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pola kepemimpinan yang menurutnya terlalu berorientasi pada tindakan spontan di awal, tetapi kurang kuat dalam membangun koordinasi jangka panjang.
“Paling mudah jadi pemimpin itu ketika ada masalah tinggal dengar sana, dengar sini, lalu memutuskan. Tapi yang sulit adalah membangun kolaborasi dan tidak merasa paling berkuasa,” ujarnya.
Lebih jauh, Dedi menilai kawasan wisata Garut Selatan merupakan aset besar yang harus segera dibenahi, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum, maupun karakter masyarakat wisata.
Menurutnya, jika persoalan di kawasan wisata dibiarkan tanpa penanganan serius, maka berpotensi memunculkan konflik sosial yang tidak menguntungkan siapa pun.
“Wisata Garut Selatan adalah keniscayaan. Infrastruktur penunjangnya harus dibenahi, fasilitas umum harus diperbaiki, dan masyarakat wisata juga harus dibina. Kalau dibiarkan, konflik sosial bisa muncul dan itu tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun,” katanya.
Ia menambahkan, potensi wisata alam di Garut Selatan merupakan aset yang tidak ternilai dan dapat menjadi sumber penghidupan bagi banyak pihak.
“Wisata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Kalau dikelola dengan baik, wisata bisa menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha transportasi, hotel, restoran, jasa wisata, pengrajin, pedagang kuliner, hingga penjual oleh-oleh. Karena itu, mari kita jaga dan rawat bersama agar menjadi berkah untuk semua,” tandasnya.***
