Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Garut Selatan kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam datang dari Ketua Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Andres Ramfuji, yang mengkritik keras respons Pemerintah Kabupaten Garut terhadap persoalan pariwisata, khususnya setelah muncul pernyataan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, mengenai keterbatasan kewenangan dalam menangani persoalan di lapangan.
Menurut Andres, pernyataan yang disampaikan Wakil Bupati justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan ketidakmampuan membaca peran strategis seorang pimpinan daerah.
“Ini dalam menjalankan roda pemerintahan daerah sebenarnya paham tidak? Jangan-jangan memang tidak paham. Seorang Wakil Bupati itu jabatan politis sekaligus administratif yang punya taring, bukan cuma pajangan protokol. Kalau cuma bisa curhat ke publik soal keterbatasan wewenang, itu namanya memperlihatkan ketidakdewasaan berpolitik,” kata Andres, Senin (30/3/2026).
Ia menilai persoalan internal pemerintahan semestinya diselesaikan di dalam lingkup birokrasi, bukan diumbar ke ruang publik dengan narasi seolah-olah pemerintah tidak memiliki kuasa.
“Urusan dapur pimpinan itu selesaikan di dalam, jangan diumbar seolah minta dikasihani rakyat,” sindirnya.
Sebut Evaluasi Pariwisata Hanya ‘Pesona Show’
Andres juga mempertanyakan keseriusan Pemkab Garut dalam melakukan evaluasi terhadap sektor pariwisata. Ia menilai langkah yang dilakukan saat ini hanya sebatas pencitraan dan belum menyentuh akar persoalan yang selama ini membelit objek wisata di Garut.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin melakukan pembenahan, maka evaluasi tidak boleh berhenti di Pantai Sayang Heulang semata, melainkan harus menyasar seluruh aset wisata yang dinilai terbengkalai.
“Kalau mau benar-benar evaluasi, lihat itu aset-aset seperti Situ Bagendit, Cangkuang, dan lainnya. Harusnya itu jadi prioritas utama. Sekarang pertanyaannya, ini evaluasi terhadap bobroknya kinerja OPD atau cuma sekadar ‘pesona show’ agar terlihat bekerja di depan kamera?” ujarnya.
Andres bahkan menyindir gaya komunikasi pemerintah yang dinilai lebih banyak membangun narasi ketimbang menunjukkan hasil konkret di lapangan.
“Rakyat tidak butuh penulis novel yang sibuk merangkai intuisi melankolis. Rakyat butuh eksekutor yang paham aturan main dan berani bertindak,” tegasnya.
Soroti PAD Ratusan Juta, Minta Audit Total Dinas Pariwisata
Tak hanya mengkritik soal kepemimpinan, Andres juga menyoroti klaim pendapatan dari kawasan wisata Pantai Sayang Heulang yang disebut mencapai lebih dari Rp300 juta hingga April 2026.
Ia mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut digunakan, sebab menurutnya kondisi fasilitas wisata hingga saat ini masih jauh dari layak. Selain infrastruktur yang dinilai belum memadai, praktik pungli dan premanisme di kawasan wisata juga disebut masih marak terjadi.
“Bicara pendapatan di atas Rp300 juta, mestinya ada pembangunan fisik yang kelihatan. Kalau pendapatannya besar tapi fasilitasnya hancur dan premanisme masih subur, maka ada yang harus dipertanyakan,” katanya.
Andres menyebut ada dua kemungkinan yang harus dibuka secara terang kepada publik.
“Kalau fasilitas tidak berubah, kemungkinan cuma dua: duitnya ada yang menilap atau ada ‘sihir’ birokrasi yang membuat uang itu menghilang. Karena itu Dinas Pariwisata harus diaudit total,” ujarnya.
Ia mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani sektor pariwisata, termasuk membuka secara transparan penggunaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata.
“Jangan sampai yang lincah hanya intrik politiknya, sementara PAD menguap entah ke mana,” katanya.
Ingatkan Wabup Pahami Tupoksi
Di akhir pernyataannya, Andres meminta Wakil Bupati Garut kembali memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pimpinan daerah. Ia menilai jabatan wakil bupati bukan sekadar pelengkap, melainkan memiliki peran penting dalam memastikan jalannya pemerintahan.
“Pahami lagi regulasi hukum yang mengatur tupoksi Anda sebagai Wakil Bupati. Berhenti bermain peran sebagai korban sistem. Tugas pemerintah itu memastikan bagaimana pariwisata bebas pungli, masyarakat sadar wisata, dan PAD meningkat untuk kesejahteraan warga,” tegasnya.
Andres menambahkan, jika pemerintah daerah terus menerus berdalih dan gagal memberikan solusi nyata, maka kepercayaan publik terhadap Pemkab Garut akan semakin menurun.
“Kalau pimpinan sudah tidak paham cara menjalankan roda pemerintahan, jangan salahkan rakyat kalau nantinya mereka menganggap Pemda hanyalah beban anggaran yang tidak berguna di lapangan,” tandasnya.***
