Kang Zey
Garutexpo.com – Pemerintah Kabupaten Garut mulai tancap gas merealisasikan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang sosial dan pendidikan. Di tengah proses pembangunan yang masih berjalan, muncul langkah tak biasa: puluhan calon siswa Sekolah Rakyat asal Garut sementara akan dititipkan ke Sumedang.
Langkah tersebut mencuat dalam konsultasi dan koordinasi intensif yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan strategis itu turut diterima langsung Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda besar dibahas, mulai dari kesiapan lahan Sekolah Rakyat hingga pembangunan fasilitas pelayanan sosial berupa Social Center untuk masyarakat Garut.
Kepala Dinsos Garut, Marlinda Siti Hana, mengungkapkan bahwa progres pembangunan Social Center menunjukkan sinyal positif. Menurutnya, Sekjen Kemensos RI menyampaikan bahwa pengajuan pembangunan gedung Social Center melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini bergerak menuju tahap yang optimistis.
“Ini menjadi kabar baik bagi peningkatan layanan sosial di Kabupaten Garut,” ujarnya.
Tak hanya itu, pembahasan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi sorotan utama. Kemensos RI menegaskan bahwa legalitas lahan harus benar-benar clear and clean sebelum pembangunan dilakukan.
Pemkab Garut pun diminta menuntaskan seluruh proses hukum dan administrasi lahan paling lambat Oktober 2026.
Di tengah proses tersebut, Kemensos mengambil langkah transisi dengan menitipkan sementara sebanyak 60 calon siswa Sekolah Rakyat asal Garut ke Sumedang. Seluruh biaya pendidikan dan operasional selama masa transisi disebut akan ditanggung penuh oleh Kementerian Sosial RI.
Selain sektor pendidikan, perhatian juga diarahkan pada program perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Dalam audiensi itu disepakati bahwa mekanisme pembangunan akan dilakukan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dari total 70 rumah yang diusulkan, sebanyak 50 unit telah diajukan untuk mendapatkan perbaikan dan diproyeksikan masuk dalam anggaran tahun 2027 dengan syarat data By Name By Address (BNBA) harus valid.
Kemensos RI juga memberikan lampu hijau terhadap usulan program Lumbung Sosial dari Pemkab Garut. Selain itu, Garut didorong untuk mengajukan bantuan lainnya seperti kendaraan RTU, tangki air, hingga dapur umum lapangan (dumlap) agar masuk daftar prioritas bantuan pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut konkret, rombongan Kemensos RI dijadwalkan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Garut.
Sinergi antara Pemkab Garut, Kemensos RI, dan kementerian terkait diharapkan mampu membuka akses pendidikan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu di Kabupaten Garut secara lebih signifikan.***
