Kang Zey
Garutexpo.com – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempercepat penyerapan anggaran agar dana pemerintah tidak hanya tersimpan di kas daerah, tetapi segera berputar di tengah masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satker Semester I Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut, Kecamatan Garut Kota, Rabu (22/7/2026).
Menurut Syakur, anggaran pemerintah yang tidak segera dibelanjakan akan kehilangan manfaat ekonominya. Sebaliknya, jika belanja pemerintah dipercepat, maka perputaran uang di masyarakat akan meningkat, aktivitas ekonomi bergerak, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdorong.
Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, Pemerintah Kabupaten Garut tengah menyiapkan sistem monitoring berbasis aplikasi yang mampu memantau pergerakan kas daerah dan realisasi belanja seluruh SKPD secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Selain mempercepat belanja pemerintah, Pemkab Garut juga menggenjot berbagai kegiatan yang diyakini mampu menghidupkan perekonomian daerah, mulai dari event olahraga, pariwisata, seni budaya hingga berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Yang pasti bahwa uang itu harus beredar di masyarakat supaya aktivitas masyarakat semakin baik. Bahkan juga saya sampaikan, bahwa kami ini di Garut lagi dorong-dorongnya melaksanakan kegiatan event-event yang mendorong aktivitas masyarakat mulai dari olahraga, pariwisata, seni budaya, intinya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas masyarakat,” tegas Syakur.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, mengapresiasi sinergi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan anggaran.
Ia menegaskan, paradigma pengelolaan keuangan negara kini tidak lagi hanya berorientasi pada tingginya angka serapan anggaran, tetapi lebih menitikberatkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Fahma mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2016 hingga 2025. Namun, menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap belanja pemerintah benar-benar menghasilkan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kalau APBN itu tiap tahun realisasi belanjanya di atas 98 persen. PR kita adalah apakah yang 98 persen itu benar-benar menyentuh ataupun dirasakan oleh masyarakat. Jadi capaian output itulah yang sekarang menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh satuan kerja kementerian/lembaga maupun penerima Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kabupaten Garut agar menyelaraskan laporan keuangan dengan laporan kinerja sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat yang terukur.
“Pastikan bahwa belanja APBN maupun transfer ke daerah dan dana desa benar-benar menyentuh masyarakat dan menghasilkan capaian output yang nyata,” pungkas Fahma.
Dengan percepatan penyerapan anggaran, sistem pengawasan digital, serta penguatan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut berharap roda perekonomian daerah semakin bergerak dan manfaat anggaran dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
