Kang Zey
Garutexpo.com — Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bermasalah mendapat respons keras dari Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG).
FPPG meminta pernyataan tersebut tidak berhenti pada klaim bahwa program MBG berjalan aman dan baik. Menurut FPPG, pemerintah perlu membuktikannya melalui data, pemeriksaan lapangan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ketua Umum DPP FPPG, J. Choerul Ibad alias Ceng Arul, mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan jawaban secara terbuka, khususnya terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Persoalan tersebut antara lain menyangkut dugaan kelengkapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), kelayakan sanitasi dan higiene, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mekanisme pengadaan bahan baku, dugaan penguasaan pemasok, hingga laporan dugaan keracunan di sejumlah titik.
“Kalau memang MBG tidak bermasalah, mari kita buka semuanya secara transparan. Jangan hanya mengatakan aman. Publik ingin tahu apakah seluruh dapur SPPG sudah memiliki PBG dan SLF, bagaimana kondisi sanitasi dan IPAL-nya, bagaimana pengawasan bahan bakunya, serta bagaimana penanganan laporan dugaan keracunan,” tegas J. Ibad, Selasa, 15 September 2026.
PBG dan SLF Diminta Jangan Dianggap Formalitas
FPPG menilai legalitas dan kelayakan bangunan dapur SPPG merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Menurut J. Ibad, dapur SPPG memiliki fungsi strategis karena memproduksi makanan dalam jumlah besar yang dikonsumsi oleh anak-anak dan masyarakat penerima manfaat program MBG.
“Jangan sampai dapurnya sudah beroperasi, tetapi aspek legalitas dan kelayakannya belum tuntas. Ini bukan gudang biasa. Ini tempat memproduksi makanan yang dikonsumsi anak-anak dan masyarakat dalam jumlah besar,” ujarnya.
Selain PBG dan SLF, FPPG juga mempertanyakan standar sanitasi serta sistem pengelolaan limbah pada dapur SPPG.
Kapasitas produksi yang besar, kata J. Ibad, harus diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun mengganggu masyarakat di sekitar lokasi.
Dugaan Penguasaan Pemasok Bahan Baku Disorot
Sorotan FPPG berikutnya menyasar mekanisme pengadaan bahan baku MBG.
J. Ibad meminta pihak terkait memeriksa secara objektif apabila terdapat dugaan hubungan antara pengelola SPPG dengan pihak yang menjadi pemasok bahan baku.
Menurutnya, pengadaan harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan kualitas, harga yang wajar, serta kepentingan penerima manfaat.
“Kalau benar ada yayasan atau pemilik dapur yang sekaligus menguasai pemasok bahan baku, tentu harus diperiksa. Apakah proses pengadaannya terbuka? Apakah ada pilihan pemasok lain? Apakah harga dan kualitasnya kompetitif?” katanya.
Meski demikian, J. Ibad menegaskan FPPG tidak sedang memvonis bahwa monopoli telah terjadi.
Menurutnya, setiap dugaan maupun informasi yang berkembang harus diuji melalui pemeriksaan yang transparan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Laporan Dugaan Keracunan Harus Diinvestigasi
FPPG juga meminta laporan dugaan keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG tidak dianggap sebagai persoalan sepele.
J. Ibad mengatakan, setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan medis dan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab sebenarnya.
Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup sampel makanan, bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi hingga kondisi dapur SPPG.
“Kalau ada masyarakat atau anak-anak yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, jangan buru-buru menyalahkan masyarakat yang mempertanyakan program. Investigasi harus dilakukan. Sampel makanan diperiksa, dapurnya diperiksa, bahan bakunya diperiksa, rantai distribusinya diperiksa,” tegasnya.
FPPG menilai setiap kejadian dugaan keracunan harus menjadi bahan evaluasi agar standar keamanan pangan dalam program MBG semakin diperkuat.
FPPG Tegaskan Tidak Menolak MBG
Di tengah kritik tersebut, FPPG menegaskan pihaknya bukan menolak program MBG.
Sebaliknya, FPPG menyatakan mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Namun, dukungan tersebut harus berjalan bersama pengawasan publik.
“Kami mendukung MBG, tetapi kami juga mengawasinya. Mendukung bukan berarti membenarkan semua hal. Kalau ada yang sudah baik, kami apresiasi. Kalau ada yang belum sesuai, kami kritik. Kalau ada dugaan pelanggaran, kami minta diperiksa,” ujar J. Ibad.
FPPG meminta BGN, Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, serta instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur-dapur SPPG.
Pemeriksaan tersebut, menurut FPPG, meliputi:
* legalitas PBG dan SLF;
* kelayakan bangunan dan fasilitas dapur;
* standar sanitasi dan higiene;
* pengelolaan IPAL dan limbah;
* keamanan serta kualitas bahan makanan;
* rantai distribusi makanan;
* mekanisme pengadaan bahan baku;
* potensi konflik kepentingan;
* serta investigasi terhadap setiap laporan dugaan keracunan.
“Kalau Aman, Buktikan dengan Data”
FPPG pun menyampaikan tantangan terbuka agar klaim bahwa MBG tidak bermasalah dapat dibuktikan kepada masyarakat.
Menurut J. Ibad, keterbukaan justru menjadi cara terbaik untuk menjawab berbagai kritik yang muncul di tengah masyarakat.
“Kalau memang semuanya sudah sesuai, buka datanya kepada publik. Jangan takut terhadap kritik. Justru keterbukaan akan membuktikan bahwa program ini benar-benar aman dan dikelola secara profesional,” katanya.
Ia menegaskan, FPPG tidak ingin program MBG gagal. Namun, program berskala nasional yang menyangkut makanan dan kesehatan masyarakat harus mendapatkan pengawasan ketat.
“Kalau aman, transparan, dan sesuai aturan, kritik tidak perlu ditakuti. Jawab saja dengan data dan bukti. Karena yang kami perjuangkan bukan kepentingan kelompok, tetapi keselamatan masyarakat dan kualitas program MBG,” tandas, J.Ibad.(*)
