Kang Zey
Garutexpo.com – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) mengingatkan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin agar tidak mengabaikan prinsip meritokrasi dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut. FPPG menegaskan, jabatan strategis tersebut harus diberikan kepada sosok yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak terbaik, bukan karena kedekatan politik maupun balas jasa.
Ketua Umum DPP FPPG, J. Choerul Ibad, secara tegas mengingatkan agar proses pemilihan Sekda tidak menjadi ruang kompromi kepentingan yang justru mengorbankan profesionalisme birokrasi.
“Meritokrasi jangan dikubur di era kepemimpinan Bupati Syakur Amin. Jangan sampai kursi Sekda Garut menjadi ajang balas budi, balas jasa atau politik titipan. Sekda harus dipilih karena kompetensi, integritas, rekam jejak dan kemampuan memimpin birokrasi,” tegas Choirul, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Ibad, pengisian jabatan Sekda merupakan salah satu ujian penting bagi komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Pasalnya, Sekda memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jabatan tersebut membutuhkan figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan koordinasi, serta keberanian menjaga kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
Karena itu, FPPG menilai proses pengisian jabatan Sekda tidak boleh didasarkan pada kedekatan dengan kekuasaan.
Jangan sampai siapa yang dekat dengan penguasa lebih diutamakan daripada siapa yang paling layak dan kompeten.
Jangan Ulangi Pola Pengisian Jabatan yang Dipersoalkan Publik
Ibad juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Garut agar tidak mengulangi pola pengisian jabatan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.
Ia menyinggung munculnya persepsi publik mengenai pengisian sejumlah jabatan strategis, mulai dari kepala bidang hingga kepala dinas, yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari sisi transparansi dan kompetensi.
Menurutnya, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami tidak ingin Sekda nanti menjadi kelanjutan dari pola-pola pengisian jabatan yang menimbulkan persepsi di masyarakat seolah-olah ada kedekatan, titipan atau balas jasa. Kalau memang seseorang terbaik, buktikan melalui proses seleksi yang objektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan utama bukanlah siapa yang nantinya menduduki kursi Sekda Garut, melainkan bagaimana proses pemilihan tersebut dilaksanakan.
Apabila seleksi dilakukan secara terbuka, kompetitif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, siapa pun yang terpilih akan memiliki legitimasi kuat di mata aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat.
Sebaliknya, proses yang tertutup dan sarat kepentingan berpotensi memunculkan keraguan publik terhadap independensi serta kapasitas pejabat yang terpilih.
Sekda Bukan Hadiah Politik
FPPG menegaskan bahwa jabatan Sekda bukanlah hadiah politik, kompensasi atas jasa seseorang, ataupun bentuk pembayaran utang budi kepada pihak tertentu.
Jabatan tersebut merupakan posisi strategis pemerintahan yang harus diisi melalui mekanisme sesuai ketentuan dan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan.
Karena itu, Ibad meminta Bupati Syakur Amin menunjukkan komitmen nyata terhadap penerapan sistem meritokrasi, bukan sekadar menjadikannya slogan dalam agenda reformasi birokrasi.
Komitmen tersebut, menurutnya, harus terlihat dalam seluruh tahapan pengisian jabatan, mulai dari seleksi, penilaian kompetensi, pemeriksaan rekam jejak, integritas, hingga penetapan keputusan akhir.
“Jangan sampai masyarakat melihat bahwa meritokrasi hanya menjadi slogan. Meritokrasi harus terlihat dalam praktik, mulai dari proses seleksi, penilaian kompetensi, rekam jejak, integritas sampai keputusan akhir,” tegasnya.
Bagi FPPG, birokrasi yang sehat harus dibangun berdasarkan prinsip the right man on the right position, yakni menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sesuai kemampuan dan kualifikasinya.
Jangan Sampai Era Syakur Amin Dikenang sebagai Era Matinya Meritokrasi
Ibad bahkan memberikan peringatan keras agar kepemimpinan Syakur Amin tidak dikenang sebagai periode ketika prinsip meritokrasi semakin kehilangan tempat dalam birokrasi Garut.
Menurutnya, kepemimpinan kepala daerah seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan justru memperkuat budaya kedekatan personal dan loyalitas politik.
“Jangan sampai era kepemimpinan Syakur Amin justru dikenang sebagai era ketika meritokrasi dikubur. Jangan sampai jabatan birokrasi menjadi bancakan kekuasaan. Garut membutuhkan birokrasi yang profesional, bukan birokrasi yang bekerja berdasarkan utang budi,” ujarnya.
Ia menilai, praktik pengisian jabatan yang mengabaikan kompetensi berpotensi merugikan pemerintahan daerah dalam jangka panjang.
Sebab, pejabat yang menduduki posisi strategis harus mampu bekerja berdasarkan kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan karena kewajiban membalas jasa kepada pihak yang mengantarkannya ke jabatan tersebut.
FPPG Minta Seleksi Sekda Garut Diawasi Publik
Untuk memastikan proses pengisian jabatan Sekda berjalan sesuai prinsip meritokrasi, FPPG mendorong agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan dapat diawasi masyarakat.
Mulai dari persyaratan, tahapan seleksi, penilaian kompetensi, rekam jejak peserta, hingga keputusan akhir harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
FPPG juga mengajak DPRD, ASN, akademisi, organisasi masyarakat, serta elemen masyarakat sipil untuk ikut mengawal proses tersebut.
Ibad menegaskan, pihaknya tidak sedang mendorong nama tertentu untuk menduduki jabatan Sekda Garut.
“Kami tidak sedang meminta siapa yang harus menjadi Sekda. Kami hanya meminta satu hal: pilih berdasarkan meritokrasi. Jangan karena titipan, jangan karena balas budi, jangan karena balas jasa,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses pengisian Sekda akan menjadi salah satu tolok ukur keseriusan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menjalankan reformasi birokrasi.
“Kalau memang pemerintahan ini ingin membangun Garut yang lebih baik, buktikan dari cara memilih pejabatnya. Jangan ada Sekda titipan. Jangan ada politik balas budi. Biarkan kompetensi, integritas dan rekam jejak yang berbicara.”
Ibad menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kursi Sekda Garut bukan milik kelompok, partai politik, jaringan kekuasaan, ataupun orang-orang yang merasa berjasa kepada penguasa.
Menurutnya, jabatan tersebut merupakan bagian dari kepentingan publik yang harus diisi oleh putra-putri terbaik Garut melalui mekanisme yang objektif, profesional, dan berintegritas.
Bagi FPPG, masa depan birokrasi Garut tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, tetapi oleh siapa yang paling mampu mengemban amanah pemerintahan.(*)
