Kang Zey
Garutexpo.com – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) mendesak Bupati Garut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Garut. Organisasi tersebut menilai kepemimpinan di lingkungan Dinas Kesehatan belum mampu menjawab berbagai persoalan yang terus berulang, sehingga diperlukan langkah tegas demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Harian DPP FPPG, J. Choerul Ibad, S.Pd., M.Pd., yang menilai sektor kesehatan di Kabupaten Garut membutuhkan pembenahan serius agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
Menurutnya, salah satu persoalan yang patut menjadi perhatian adalah pembangunan Rumah Sakit Limbangan yang hingga kini belum juga rampung setelah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya tata kelola dan pengambilan kebijakan. Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang nyata,” ujar Choerul Ibad, Selasa, 28 Juli 2026.
FPPG berpandangan bahwa alasan keterbatasan anggaran tidak dapat terus dijadikan pembenaran apabila penyelesaian berbagai persoalan strategis tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Menurut organisasi tersebut, proyek pembangunan yang belum selesai dalam waktu lama berpotensi mengalami kerusakan pada bangunan dan aset yang telah dibangun. Kondisi itu dikhawatirkan dapat menimbulkan pemborosan keuangan daerah apabila tidak segera ditangani secara serius.
Selain menyoroti proyek RSU Limbangan, FPPG juga meminta Bupati Garut menerapkan sistem evaluasi kinerja yang objektif terhadap seluruh kepala perangkat daerah.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan target kinerja tidak tercapai atau terdapat kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, FPPG menilai pergantian pimpinan merupakan langkah yang layak dipertimbangkan demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami meminta Bupati Garut mengambil keputusan berdasarkan kinerja, bukan semata-mata loyalitas. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Choerul Ibad.
FPPG menegaskan, desakan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah. Organisasi itu berharap evaluasi dilakukan secara terbuka dengan mengacu pada data, indikator kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan evaluasi yang objektif, FPPG berharap setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Garut benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik, cepat, dan berkualitas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut maupun Pemerintah Kabupaten Garut terkait desakan yang disampaikan FPPG tersebut.
