in

Kandidat PPS Menuntut Transparansi dalam Proses Seleksi di Kecamatan Samarang

Rekrutmen

GARUTEXPO – Seorang calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), berinisial N, yang berasal dari Kecamatan Samarang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses seleksi yang ia jalani. Setelah melakukan konfirmasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Samarang, ia diterima oleh empat anggota PPK, sementara ketuanya tidak hadir karena sedang melaksanakan tugas sebagai seorang guru.

Dalam wawancara tersebut, salah satu anggota PPK, Lutfi, menyatakan bahwa kelemahan calon tersebut dalam tes wawancara berkaitan dengan loyalitas.

“Setelah saya mengkonfirmasi ke PPK Samarang, saya diterima oleh 4 orang anggota PPK, sedangkan Ketuanya tidak hadir sehubungan sedang melaksanakan tugas sebagai seorang guru,” ungkap N, calon PPS.

Menurutnya, Lutfi memberikan beberapa pertanyaan yang dinilai sebagai soal jebakan dengan studi kasus. Salah satunya adalah pertanyaan tentang sikap calon jika menghadapi kasus penyuapan oleh teman.

“Pa Lutfi bertanya, ‘Seandainya, apabila teman teteh melakukan penyuapan bagaimana sikap teteh?’ Saya jawab, ‘Kita tinggal di negara perundang-undangan, negara hukum. Yang pertama, saya peringatkan/tegur apabila sudah terjadi karena ini kasus suap maka saya laporkan,” ujar N.

Lebih lanjut, N mengatakan, untuk pertanyaan lainnya terkait dengan tugas calon jika terpilih menjadi PPS dan diminta untuk mengubah data oleh salah satu komisioner.

“Pa Lutfi bertanya lagi, ‘Bagaimana seandainya, apabila teteh ditakdirkan lolos menjadi PPS, lalu teteh ditugaskan di bagian ODP. Ada salah satu komisioner yang meminta teteh untuk merubah data. Bagaimana sikap teteh?’ Saya jawab, ‘Sudah saya jelaskan pada jawaban pertama bahwa kita di negara hukum, negara perundang-undangan.’ Kemudian Pa Lutfi bertanya lagi, bagaimana sikap teteh akan melaporkan. Saya jawab, ‘Jelas saya akan melaporkannya,” tegas N.

Dalam konfirmasi tersebut juga dijelaskan bahwa calon PPS wajib loyal kepada pimpinan selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum.

“Pada bagian lain dalam konfirmasi diperjelas lagi kita wajib loyal kepada pimpinan selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum perundang-undangan karena kita disumpah dengan Al-Qur’an di atas kepala: Demi Allah bukan demi atasan,” lanjutnya.

Setelah melakukan konfirmasi ke PPK, calon tersebut melanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta salinan daftar hadir dan rekap nilai.

“Setelah konfirmasi ke PPK saya terus ke KPU untuk meminta salinan daftar hadir dan salinan rekap nilai saya karena hal ini merupakan hak saya sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang untuk mengetahui berapa besar nilai saya karena dari PPK menyarankan ke KPU karena di PPK tidak menggandakan/tidak ada arsip sudah di KPU kan,” ungkapnya.

Namun, di KPU, ia mengalami kendala karena harus menunggu sekitar dua jam.

“Setiba di KPU saya melapor ke bagian keamanan dan saya disuruh menunggu karena katanya komisioner KPU persiapan akan melaksanakan rapat pleno. Saya menunggu di KPU kurang lebih 2 jam karena saya kesal menunggu maka saya lapor lagi ke bagian keamanan untuk lapor pamit,” tutupnya.

Ditulis oleh Kang Zey

Proses Rekrutmen PPS di Garut Diduga Sarat KKN

PAN Siapkan 3 Nama Menguat Bakal Calon Bupati Garut