Kang Zey
GARUTEXPO – Gelombang kejahatan seksual yang menyasar anak balita hingga remaja perempuan, dengan pelaku dari kalangan oknum dokter, guru, orang tua, kakek, hingga paman, memantik keprihatinan mendalam dari Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Kabupaten Garut. Mereka menyebut fenomena ini sebagai cermin nyata bahwa masyarakat Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila.
“Ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi krisis moral yang sudah menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Ironisnya, pelakunya berasal dari kalangan yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan,” tegas Dedi Kurniawan, pengurus PARMUSI Garut, Kamis (17/4/2025).
Menurut Dedi, jika masyarakat benar-benar memahami dan mengamalkan sila pertama Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa – umat Islam akan kembali kepada Al-Qur’an dan umat non-Muslim kepada kitab sucinya masing-masing. Dalam kerangka itu, kejahatan seksual yang biadab seperti ini seharusnya tak terjadi.
“Nilai-nilai keagamaan dan moral harus dibangkitkan kembali. Kita tidak bisa tinggal diam sementara anak-anak bangsa menjadi korban kebiadaban seksual,” lanjutnya.
Ia menyoroti bahwa era digital telah membuka lebar pintu kemaksiatan. “Di tangan kita, melalui ponsel pintar, situs-situs porno dan maksiat begitu mudah diakses. Ini bom waktu moral bagi generasi muda,” katanya.
Tak hanya itu, menjamurnya toko-toko minuman keras dengan berbagai kamuflase seperti toko jamu, warung kelontong, bahkan toko kayu, menjadi tempat penjualan miras terselubung. Begitu juga tempat-tempat hiburan berkedok karaoke dan kos-kosan yang dijadikan lokasi prostitusi tersembunyi.
“Semua ini adalah bagian dari jaringan dekadensi moral yang sistematis. Ditambah lagi dengan maraknya judi online, penyimpangan orientasi seksual, dan kejahatan seksual yang mengiris hati,” katanya penuh geram.
PARMUSI menyerukan gerakan bersama lintas sektor untuk melawan krisis moral ini. Aparat penegak hukum (APH) harus lebih gencar dalam penyuluhan dan penindakan. Pemerintah daerah dituntut lebih tegas mengawasi SKPD-nya. Tokoh agama diminta lebih aktif dalam amar makruf nahi munkar. Lembaga pendidikan perlu menekankan pendidikan karakter. Sementara setiap profesi harus memperkuat pembinaan dan kode etik internal.
“Kami percaya ini hanyalah fenomena gunung es. Apa yang terlihat di media hanyalah sebagian kecil dari realitas. Di lapangan, kasus-kasusnya jauh lebih menjijikkan, hanya saja tertutup, terbungkam, dan menjadi bisik-bisik di tengah masyarakat,”tandasnya.(*)
