Kang Zey
Garutexpo.com – Dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali mencuat di Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Bantuan yang semestinya menjadi penopang ekonomi warga kurang mampu itu diduga telah dibobol secara terstruktur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku tidak pernah menerima bantuan sebagaimana mestinya. Bahkan, saldo dana bantuan diketahui telah habis saat dilakukan pengecekan langsung ke bank, meskipun kartu bantuan tidak pernah berada di tangan penerima.
Salah seorang warga yang mendampingi KPM ke bank di Kecamatan Bungbulang mengungkapkan bahwa ia telah dua kali mengantar masyarakat untuk mengecek bantuan mereka. Upaya tersebut dilakukan, Rabu, 24 Desember 2025, demi membantu warga memastikan hak mereka.
“Saya sudah dua kali nganter masyarakat ke bank di Bungbulang. Kemarin hari Rabu saya ke sana lagi bareng penerima bantuan. Saya sampai ngutang biaya ke tukang mobil dua kali. Tapi pas di bank, bantuannya tidak bisa dicairkan. Cuma dikasih print-an saja, uangnya sudah ada yang ngambil,” ungkapnya.
Modus KKS Tidak Dipegang KPM
Di lapangan, modus yang diduga digunakan adalah penguasaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh pihak tertentu. Akibatnya, KPM tidak mengetahui kapan bantuan cair, sementara saldo di dalam kartu telah lebih dulu dikuras.
Kondisi tersebut membuat warga merasa dirugikan dan tidak berdaya, karena baru mengetahui dana bantuan mereka raib setelah melakukan pengecekan langsung ke bank.
Muncul Uang Pengganti Rp9 Juta
Dugaan praktik penyelewengan semakin menguat setelah salah satu KPM PKH dilaporkan menerima uang pengganti sebesar Rp9 juta pada Desember 2025. Dana tersebut diberikan setelah persoalan ini mencuat dan memicu konflik di tengah masyarakat.
“Uang itu diduga berasal dari oknum yang selama ini menguasai kartu KPM. Ini memperkuat dugaan adanya pembobolan dana bantuan yang sudah berjalan lama dan tersistem,” ujar seorang sumber kepada media, Sabtu (27/12/2025).
Saldo Kosong Saat Dicek di Bank Mandiri Bungbulang
Kasus serupa juga ditemukan saat KPM melakukan pengecekan di Bank Mandiri Bungbulang. Hasil cetak rekening koran menunjukkan saldo bantuan telah habis, meskipun penerima mengaku tidak pernah mencairkan dana tersebut.
Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik “maling bansos” yang dilakukan secara terorganisir dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat penerima bantuan.
Respons Dinas Sosial Kabupaten Garut
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut belum memberikan keterangan rinci. Namun, dalam konfirmasi terpisah melalui sambungan telepon pada Sabtu (27/12/2025), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut.
“Terima kasih atas informasinya. Ini sangat penting bagi kami. Kami akan segera berkoordinasi dengan pendamping PKH di wilayah tersebut untuk menelusuri dan mengusut persoalan ini,” tegasnya.
Masyarakat kini berharap adanya langkah tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan penyelewengan dana bantuan sosial ini, agar hak masyarakat miskin benar-benar terlindungi dan kejadian serupa tidak terulang.(*)
