Kang Zey
Garutexpo.com – Pernyataan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, terkait penurunan angka kemiskinan sebesar 0,3 persen pada tahun 2025 menuai sorotan. Klaim tersebut menyebutkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat membaik seiring meningkatnya kinerja pembangunan daerah.
Namun, pernyataan itu langsung mendapat tanggapan kritis dari Ketua Pemuda Akhir Zaman, Abah Muda, yang mempertanyakan validitas data yang digunakan pemerintah daerah.
“Menurun apa meningkat? Itu yang perlu dijelaskan secara jujur ke masyarakat,” tegas Abah Muda, Selasa, 7 April 2026.
Ia kemudian melontarkan tiga pertanyaan mendasar yang dinilai krusial dalam mengukur kondisi riil masyarakat di tingkat bawah. Pertama, apakah pemerintah daerah pernah secara serius menginstruksikan para RT untuk mendata warga yang memiliki pekerjaan dan yang masih menganggur.
Kedua, ia mempertanyakan apakah ada pendataan menyeluruh terkait jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di setiap wilayah. Ketiga, Abah Muda menyoroti apakah pernah dilakukan pendataan warga yang terlilit utang, baik ke lembaga keuangan seperti “bank emok” maupun rentenir keliling.
Menurutnya, tanpa data yang akurat dari level paling bawah, klaim penurunan angka kemiskinan dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat.
Tak hanya itu, Abah Muda juga menyinggung tingginya angka perceraian di Kabupaten Garut yang dinilai berkorelasi kuat dengan persoalan ekonomi. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 7.000 kasus perceraian. Sementara pada awal tahun 2026 saja, jumlahnya telah mencapai 2.000 kasus.
“ Ya kalau ditotal, sudah sekitar 9.000 kasus. Dan mayoritas dipicu oleh faktor ekonomi. Ini harus jadi alarm keras,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika persoalan ekonomi masih menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga, maka klaim penurunan angka kemiskinan patut dipertanyakan.
“Kalau datanya sudah digali secara mendalam, baru kita bisa jawab dengan jujur: kemiskinan itu benar menurun atau justru meningkat?” tuturnya.
Perdebatan ini pun menjadi perhatian publik, yang berharap pemerintah daerah dapat menyajikan data yang lebih transparan dan berbasis kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar angka statistik.(*)
