Kang Zey
Garutexpo.com – Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut mulai menjadi perhatian publik. Jabatan Sekda dinilai bukan sekadar posisi administratif di lingkungan pemerintahan, melainkan pusat kendali birokrasi yang akan menentukan arah reformasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Garut ke depan.
Persaingan menuju kursi Sekda Garut kini diisi oleh lima nama pejabat yang selama ini menempati posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Mereka yakni Bambang Hafidz yang saat ini menjabat Asisten Daerah (Asda) I, dr. Hj. Leli Yuliani, M.M. selaku kepala dinas Kesehatan kabupaten Garut, Agus Ismail, S.T., M.T. yang menjabat Kepala Dinas PUPR, Ridzky Ridznurdhin, S.H., M.Ak. sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Garut, serta H. Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si. yang saat ini menjabat Kepala DPMPTSP.
Munculnya sejumlah nama tersebut langsung memantik perhatian berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat dan kepemudaan. Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) menilai figur Sekda yang terpilih nantinya harus benar-benar memiliki keberanian melakukan pembenahan birokrasi secara menyeluruh, bukan hanya mengejar posisi strategis demi kepentingan kekuasaan.
Sekretaris DPP FPPG, Abdul Rahman, mengatakan persoalan birokrasi di Kabupaten Garut hingga saat ini masih menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang dinilai lamban, tata kelola sumber daya manusia yang belum profesional, hingga dugaan praktik-praktik yang dianggap mencederai semangat transparansi pemerintahan.
“Jabatan Sekda itu bukan kursi biasa. Sekda harus jadi motor perubahan birokrasi. Jangan hanya pintar membangun citra, tapi minim keberanian mengambil langkah tegas,” ujar Abdul Rahman, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan tidak mudah percaya terhadap jargon reformasi birokrasi yang hanya berhenti dalam dokumen atau slogan semata. Publik, kata dia, membutuhkan figur pejabat yang mampu bekerja nyata, membuka ruang transparansi, serta berani mengevaluasi sistem birokrasi yang dinilai tidak sehat.
FPPG juga menyoroti pentingnya penataan birokrasi berbasis kompetensi dan integritas. Proses seleksi serta penempatan pejabat dinilai harus dilakukan secara profesional tanpa campur tangan kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
“Kalau proses penempatan jabatan masih diwarnai kedekatan dan kepentingan kelompok, maka reformasi birokrasi hanya akan jadi slogan kosong,” tegasnya.
Selain persoalan penataan birokrasi, FPPG menilai calon Sekda Garut juga harus memiliki target yang jelas dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Salah satunya melalui percepatan digitalisasi layanan pemerintahan, peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan pengawasan internal guna mencegah munculnya praktik penyimpangan di lingkungan pemerintahan.
FPPG meminta Bupati Garut benar-benar selektif dalam menentukan figur Sekda definitif. Rekam jejak, integritas, kemampuan manajerial, serta keberanian mengambil keputusan disebut harus menjadi pertimbangan utama dibanding sekadar faktor senioritas atau kedekatan.
“Garut butuh Sekda pekerja, bukan pejabat yang hanya sibuk menjaga kenyamanan jabatan. Kalau tidak ada keberanian membenahi sistem, maka persoalan birokrasi akan terus berulang,” katanya.
Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Garut, proses perebutan kursi Sekda kini dinilai menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah. Publik menanti apakah seleksi ini benar-benar akan melahirkan pemimpin birokrasi yang siap melakukan perubahan nyata, atau justru hanya menjadi ajang pergantian elit tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.*
