Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik yang terus bermunculan di lingkungan pendidikan Kabupaten Garut dinilai menjadi cerminan lemahnya komunikasi dan koordinasi birokrasi di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Garut. Berbagai persoalan mulai dari gaduh jabatan koordinator wilayah (korwil), polemik pengangkatan kepala sekolah, hingga konflik internal lainnya disebut terjadi akibat tidak adanya langkah mitigasi masalah yang matang dan terukur.
Anggota Dewan Pendidikan sekaligus akademisi, Dokter Dadang Saparudin menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum memahami pentingnya mitigasi problem dalam tata kelola birokrasi pendidikan. Menurutnya, setiap persoalan yang muncul seharusnya dapat dicegah sejak awal melalui komunikasi yang sehat serta koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder pendidikan.
“Kalau koordinasi berjalan baik, persoalan tidak akan berkembang menjadi gaduh di ruang publik. Hari ini kita melihat banyak polemik muncul karena lemahnya komunikasi dan tidak adanya langkah antisipasi yang jelas,” ujar Doktor Dadang kepada Garutexpo.com, Kamis, 28 Mei 2026.
Ia menyoroti polemik korwil yang belakangan ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat pendidikan. Menurutnya, situasi tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi konflik berkepanjangan apabila Disdik mampu membangun dialog terbuka dengan semua pihak sejak awal.
Selain persoalan korwil, Doktor Dadang juga menyinggung polemik pengangkatan kepala sekolah yang dinilai menjadi salah satu contoh lemahnya konsolidasi birokrasi pendidikan. Sejumlah pihak, kata dia, mempertanyakan transparansi, pola komunikasi, hingga mekanisme pengambilan keputusan yang dianggap kurang terbuka.
“Pengangkatan kepala sekolah itu sangat sensitif karena menyangkut kepemimpinan pendidikan. Kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, akan memunculkan prasangka, ketidakpercayaan, bahkan kegaduhan di internal pendidikan sendiri,” katanya.
Menurutnya, pola birokrasi pendidikan saat ini terkesan lebih fokus meredam isu setelah polemik membesar dibanding melakukan pencegahan sejak dini. Padahal, dalam tata kelola pemerintahan modern, mitigasi problem merupakan bagian penting untuk menjaga stabilitas kebijakan dan kepercayaan publik.
Doktor Dadang menilai Dinas Pendidikan seharusnya mampu membaca potensi konflik sebelum berkembang besar. Ia menegaskan komunikasi dengan pakar pendidikan, organisasi profesi pendidikan, dewan pendidikan, hingga unsur masyarakat harus dilakukan secara intensif agar setiap kebijakan memiliki legitimasi moral dan dukungan publik.
“Jangan menunggu masalah meledak baru sibuk melakukan klarifikasi. Pola seperti itu menunjukkan lemahnya manajemen birokrasi. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca situasi dan membangun solusi sejak dini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kegaduhan yang terus terjadi berpotensi mengganggu fokus pembangunan pendidikan di Kabupaten Garut. Energi birokrasi yang seharusnya diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, menurutnya, justru habis untuk menghadapi konflik internal serta polemik kebijakan yang berkepanjangan.
Lebih jauh, Doktor Dadang meminta Pemerintah Kabupaten Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola birokrasi pendidikan, termasuk pola komunikasi internal di lingkungan Disdik Garut.
“Pendidikan tidak boleh terus diwarnai kegaduhan. Dunia pendidikan membutuhkan ketenangan, kepastian, dan kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak. Kalau pola koordinasi terus lemah, maka persoalan serupa akan terus berulang,” ujarnya.
Ia berharap ke depan Dinas Pendidikan lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai stakeholder pendidikan. Menurutnya, membangun pendidikan tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan banyak unsur agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kemajuan pendidikan di Kabupaten Garut.
“Jangan sampai birokrasi pendidikan kehilangan kepercayaan publik hanya karena gagal membangun komunikasi dan mitigasi masalah. Pendidikan harus menjadi ruang kolaborasi, bukan ruang konflik,” tandasnya.(*)
