Kang Zey
Garutexpo.com – Harapan puluhan orang tua calon peserta didik untuk memperoleh tambahan kuota di SMPN 1 Leles pada tahun ajaran 2026/2027 akhirnya pupus. Kepastian bahwa sekolah tersebut tidak mendapat penambahan daya tampung, yang diumumkan, Senin (13/7/2026), memunculkan kekecewaan sekaligus desakan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik.
Salah seorang orang tua calon siswa, Agus yang akrab disapa Idol, mengaku sempat menerima informasi mengenai kemungkinan adanya penambahan kuota di SMPN 1 Leles. Namun, keputusan akhir menyatakan tidak ada penambahan daya tampung, sementara beberapa SMP negeri lain di Kabupaten Garut justru memperoleh tambahan kuota.
“Kami hanya meminta keadilan. Jangan sampai ada kesan perlakuan yang berbeda. Kondisi seperti ini dikhawatirkan dapat berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak-anak,” ujarnya.
Menurut Agus, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan penerimaan siswa baru. Ia berharap sistem yang ada dapat dievaluasi agar tidak menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Sedikitnya 30 calon siswa masuk dalam daftar usulan penambahan kuota di SMPN 1 Leles.
Orang tua lainnya, Nuroni dan Dede Sambas, juga menyampaikan kekecewaan atas tidak adanya tambahan kuota di wilayah Leles. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan tambahan daya tampung di setiap sekolah agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang tidak adil.
Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Teguh, menjelaskan bahwa berdasarkan mekanisme penambahan kuota yang berlaku, SMPN 1 Leles tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh tambahan daya tampung pada tahun ini.
Para orang tua berharap Pemerintah Kabupaten Garut segera menghadirkan solusi agar seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak dan tidak ada yang terpaksa menghentikan pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.***
