Kang Zey
Garutexpo.com – Polemik yang berkepanjangan terkait posisi dan peran Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut kembali mendapat sorotan tajam. Lambannya penyelesaian persoalan tersebut dinilai tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi, tetapi juga berpotensi menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut.
Kritik keras tersebut disampaikan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dr. Dadang Syafarudin, SE., MM, yang menilai penanganan persoalan Korwil selama ini lebih banyak berkutat pada aspek administratif dan formalitas, sementara akar masalah yang sesungguhnya justru belum tersentuh secara serius.
Menurutnya, ketidakjelasan status, fungsi, dan kewenangan Korwil Kecamatan tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut karena memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pelayanan pendidikan di tingkat kecamatan hingga satuan pendidikan.
“Kita melihat penyelesaian masalah Korwil ini seolah-olah berputar-putar di area teknis administratif saja. Substansi persoalannya jarang disentuh, padahal yang paling dirugikan adalah ekosistem pendidikan di bawah. Kita butuh keberanian untuk mendudukkan masalah ini sesuai dengan regulasi dan kebutuhan riil di lapangan,” tegas Dr. Dadang saat dimintai keterangan, Minggu (21/06/2026).
Formalitas Birokrasi Dinilai Menutupi Persoalan Utama
Dr. Dadang menilai terdapat kecenderungan para pemangku kebijakan lebih fokus pada pemenuhan prosedur administratif dibanding menyelesaikan persoalan mendasar yang berdampak terhadap kualitas pendidikan.
Padahal, menurutnya, keberadaan Korwil memiliki peran strategis dalam menghubungkan kebijakan Dinas Pendidikan dengan kebutuhan nyata sekolah-sekolah di tingkat kecamatan. Ketika fungsi koordinasi tersebut tidak berjalan optimal, maka berbagai program peningkatan mutu pendidikan berisiko mengalami stagnasi.
Ia menyebut persoalan Korwil bukan sekadar soal struktur organisasi, melainkan berkaitan erat dengan penguatan mutu pendidikan, pembinaan tenaga pendidik, pemetaan kualitas sekolah, hingga percepatan peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Garut.
“Jika penyelesaian masalah ini hanya sebatas memindahkan tumpukan berkas atau rapat seremonial tanpa ada ketegasan keputusan, maka masalah ini akan terus berulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah audit kebijakan dan keberanian untuk melakukan penataan organisasi yang lebih ramping namun kaya fungsi,” ujarnya.
Ancaman terhadap Peningkatan Indeks Pendidikan Garut
Lebih jauh, Dr. Dadang menegaskan bahwa ketidakpastian fungsi Korwil berpotensi menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan capaian Indeks Pendidikan yang selama ini menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, tanpa sistem koordinasi yang kuat di tingkat kecamatan, berbagai program peningkatan mutu pendidikan akan sulit berjalan efektif dan terukur.
“Ketika fungsi koordinasi di tingkat kecamatan tidak optimal, maka dampaknya akan terasa sampai ke sekolah-sekolah. Akhirnya target peningkatan kualitas pendidikan dan indeks pendidikan daerah menjadi sulit dicapai secara maksimal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kegagalan menuntaskan persoalan kelembagaan Korwil dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap agenda strategis pembangunan pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Dewan Pendidikan Minta Semua Pihak Fokus pada Solusi
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, kata Dr. Dadang, akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang jelas dan berkeadilan.
Ia mendorong seluruh pihak terkait untuk duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh, berbasis data dan regulasi, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kebingungan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Saya mengimbau kepada seluruh pihak yang berwenang, mari kita bicara substansi. Apa hambatan utamanya? Apakah regulasi, atau masalah personal? Selesaikan dengan data dan aturan yang berlaku. Jangan sampai pelayanan pendidikan di Garut dikorbankan hanya karena kita tidak mampu menyelesaikan masalah birokrasi internal,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dr. Dadang mengungkapkan bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Garut telah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Garut guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
Langkah itu diharapkan mampu mengembalikan fungsi pengawasan dan koordinasi pendidikan di tingkat kecamatan agar berjalan lebih optimal, profesional, dan akuntabel. Selain itu, penataan Korwil yang tepat diyakini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendongkrak capaian Indeks Pendidikan sekaligus mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Jangan sampai energi kita habis untuk mengurus konflik birokrasi, sementara kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak Garut menjadi taruhannya,” tutur Dr. Dadang.(*)
