Kang Zey
Garutexpo.com – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) mengkritik pernyataan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang menyebut penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Limbangan masih menunggu kepastian anggaran. Menurut FPPG, penjelasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan yang terus berulang tanpa disertai langkah konkret untuk memastikan proyek strategis pelayanan kesehatan tersebut segera diselesaikan.
Ketua Harian DPP FPPG, J.Choerul Ibad, M.Pd, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan yang sama dari tahun ke tahun. Proyek yang telah dimulai sejak tahun 2020 hingga kini belum juga tuntas, sementara alasan yang disampaikan masih berkutat pada keterbatasan anggaran.
“Selama lebih dari enam tahun, publik terus mendengar alasan yang sama. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian penyelesaian, roadmap yang jelas, target waktu yang terukur, serta komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembangunan RS Limbangan,” ujar Choirul, Ahad, 26 Juli 2026.
FPPG menilai, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, bangunan yang telah berdiri berpotensi mengalami penurunan kualitas. Material bangunan yang terlalu lama tidak dimanfaatkan dapat mengalami kerusakan akibat cuaca, kelembapan, maupun minimnya perawatan. Kondisi tersebut justru dapat menimbulkan pemborosan anggaran karena pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk rehabilitasi atau perbaikan terhadap bagian bangunan yang sebelumnya telah dikerjakan.
“Jangan sampai uang rakyat yang sudah digunakan untuk membangun akhirnya tidak memberikan manfaat karena proyek dibiarkan terlalu lama. Bangunan yang mangkrak berisiko mengalami kerusakan sehingga nilai investasi pemerintah menjadi menurun,” tambahnya.
FPPG juga mengingatkan bahwa pembangunan rumah sakit bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjadikan penyelesaian RS Limbangan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Menurut FPPG, apabila memang terdapat kendala anggaran, Pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Kesehatan seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi yang sebenarnya, termasuk kebutuhan anggaran, strategi pembiayaan, serta tahapan penyelesaian proyek. Transparansi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh sekaligus dapat mengawasi proses penyelesaiannya.
Selain itu, FPPG meminta Bupati Garut melakukan evaluasi terhadap progres pembangunan RS Limbangan dan memastikan adanya koordinasi yang lebih efektif antara Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta DPRD Kabupaten Garut agar persoalan anggaran tidak terus menjadi hambatan tanpa solusi.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran dijadikan alasan yang berulang setiap tahun. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan melalui langkah nyata, bukan hanya memberikan penjelasan normatif. Masyarakat menunggu rumah sakit ini dapat segera beroperasi untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga Garut wilayah utara dan sekitarnya,” tegas Choirul.
FPPG berharap pemerintah daerah segera menetapkan target penyelesaian yang realistis, mengalokasikan anggaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, serta menyampaikan perkembangan proyek secara berkala kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.***
