Kang Zey
Garutexpo.com – Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kilogram di Kabupaten Garut memunculkan satu pertanyaan penting: siapa yang akan memastikan harga gas melon tetap terkendali setelah kebijakan kenaikan diberlakukan?
Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama Hiswana Migas dan Pertamina tidak hanya berhenti pada penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penyesuaian HET, tetapi harus berani melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh terhadap rantai distribusi LPG 3 kg.
Mulai dari agen, pangkalan, subpangkalan hingga warung pengecer harus menjadi sasaran pengawasan. Sebab, jangan sampai kenaikan HET justru menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memainkan harga, sementara masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Dengan penetapan HET sebesar Rp18.500 di tingkat pangkalan, FPPG mengingatkan bahwa pengawasan setelah kebijakan diberlakukan jauh lebih penting. Jangan sampai pemerintah sibuk mengatur harga di atas kertas, tetapi kehilangan kendali ketika LPG sampai ke tangan konsumen.
Ketua Harian DPP FPPG, Ceng Arul, secara tegas meminta Pemkab Garut tidak menjadikan penerbitan SK Bupati sebagai akhir dari tanggung jawab pemerintah.
Menurutnya, kenaikan HET harus dibarengi pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan oleh oknum pelaku distribusi untuk mengambil keuntungan berlebihan.
“Jangan sampai setelah pemerintah menerbitkan SK kenaikan HET, persoalan justru semakin tidak terkendali. Agen, pangkalan, dan subpangkalan harus diawasi. Jangan sampai yang menikmati keuntungan justru para pelaku usaha dalam rantai distribusi, sementara masyarakat kecil harus membeli LPG subsidi dengan harga tinggi di atas ketentuan,” tegas Ceng Arul.
Ia menilai, persoalan LPG 3 kg merupakan masalah klasik yang tidak boleh terus berulang tanpa penyelesaian konkret.
Pemerintah harus memastikan seluruh mata rantai distribusi menjalankan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tidak boleh hanya menyasar pedagang kecil, tetapi juga harus menyentuh agen dan pangkalan yang memiliki peran penting dalam penyaluran LPG bersubsidi.
“Jangan banyak bicara soal pengawasan kalau tidak ada tindakan nyata. Pemerintah harus menekan agen dan pangkalan agar taat aturan. Jangan hanya masyarakat yang terus diminta memahami kebijakan kenaikan harga, sementara pengawasan terhadap rantai distribusinya tidak berjalan maksimal,” tandasnya.
FPPG mendesak Pemkab Garut bersama Hiswana Migas dan Pertamina melakukan sidak secara rutin dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Garut.
Pengawasan harus mencakup pemeriksaan harga jual, kesesuaian distribusi, jumlah pasokan, pencatatan transaksi, hingga dugaan praktik penimbunan dan permainan harga.
Menurut FPPG, pemerintah jangan hanya turun ke lapangan ketika terjadi kelangkaan atau setelah masyarakat ramai mengeluhkan mahalnya LPG 3 kg.
Pengawasan harus dilakukan secara preventif, bukan sekadar reaktif setelah persoalan membesar.
FPPG juga meminta agar hasil pengawasan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk solusi, FPPG mendorong adanya kesepakatan tertulis antara pangkalan dengan subpangkalan atau warung pengecer mengenai transparansi harga dan biaya distribusi.
Dengan HET pangkalan Rp18.500, FPPG mengusulkan harga jual di tingkat subpangkalan atau warung diupayakan sekitar Rp21.000 per tabung, dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan operasional yang wajar serta tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kesepakatan tersebut diharapkan memuat komitmen agar tidak terjadi kenaikan harga secara sepihak, tidak ada penimbunan, serta seluruh transaksi distribusi dapat ditelusuri.
FPPG menilai, mekanisme ini penting untuk mencegah terjadinya praktik saling melempar tanggung jawab antara agen, pangkalan, dan pengecer ketika masyarakat menemukan harga LPG yang tidak wajar.
FPPG mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya menjadikan warung pengecer sebagai sasaran utama.
Agen harus memastikan pangkalan binaannya mematuhi ketentuan. Pangkalan pun harus bertanggung jawab terhadap pola distribusi kepada jaringan subpangkalan atau mitranya sesuai aturan.
Jangan sampai pangkalan merasa telah menyelesaikan tanggung jawab hanya karena menjual sesuai HET, sementara harga di tingkat konsumen tidak pernah dievaluasi.
Karena itu, Pemkab Garut dan Hiswana Migas harus membangun sistem pengawasan berjenjang yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai subsidi yang seharusnya membantu masyarakat kecil justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki modal dan menguasai rantai distribusi. Ini yang harus dicegah. Pemerintah harus memastikan subsidi benar-benar jatuh ke tangan rakyat yang berhak, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu,” tegas Ceng Arul.
FPPG meminta Pemkab Garut segera menyusun langkah evaluasi pascapenerbitan SK Bupati, membuka saluran pengaduan masyarakat, serta mempublikasikan hasil pengawasan harga dan distribusi LPG 3 kg secara berkala.
Sebab, keberhasilan kebijakan LPG bersubsidi bukan diukur dari berapa banyak rapat koordinasi yang dilakukan atau seberapa cepat SK Bupati diterbitkan.
Keberhasilannya harus terlihat dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang wajar, pasokan yang tersedia, serta distribusi yang tepat sasaran.
Ceng Arul kembali menegaskan agar Pemkab Garut, Hiswana Migas, dan Pertamina tidak menunggu persoalan kembali mencuat sebelum mengambil tindakan.
“Masalah klasik ini jangan terus dibiarkan. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengatur kenaikan harga, tetapi tidak serius mengawasi harga setelah LPG sampai ke tangan masyarakat. Rakyat membutuhkan perlindungan, bukan sekadar janji. Segera lakukan pengawasan komprehensif dan berkelanjutan sampai ke tingkat subpangkalan atau warung,” pungkasnya.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah. Jangan sampai harga gas melon terus merangkak naik, sementara pengawasan justru berjalan di tempat.
HET boleh disesuaikan, tetapi perlindungan terhadap rakyat tidak boleh dikurangi. Jangan biarkan subsidi LPG 3 kg berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak.(*)
