Kang Zey
Garutexpo.com — Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyiapkan strategi menghadapi tantangan pembangunan tahun 2027 di tengah kondisi fiskal yang semakin terbatas. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sekaligus meminta seluruh perangkat daerah aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Bupati Syakur saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026).
Rapat tersebut membahas Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026, sekaligus penyampaian kata akhir fraksi dan keputusan DPRD Kabupaten Garut.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan bahwa keberadaan DPRD sebagai representasi masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan berbagai aspirasi publik.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan diamanahkan sebagai anggota DPRD, semakin memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Bidik Peluang Pendanaan Pemerintah Pusat
Bupati mengungkapkan, kondisi efisiensi fiskal dan adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi Pemkab Garut dalam menyusun program pembangunan ke depan.
Karena itu, Pemkab Garut terus melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengidentifikasi berbagai peluang pendanaan yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan daerah.
Selain pemerintah pusat, komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar program-program prioritas Kabupaten Garut dapat memperoleh dukungan pendanaan melalui berbagai skema yang tersedia.
“Sehingga bayangan kami, salah satu inisiatif kami untuk menyusul sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Menurut Syakur, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah kebijakan pemerintah pusat melalui berbagai program, termasuk Instruksi Presiden (Inpres).
SKPD Diminta Mulai Petakan Program 2027
Bupati juga menyampaikan adanya informasi dari Bappenas mengenai sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijadwalkan berjalan pada 2027.
Informasi tersebut, kata dia, harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut.
Ia meminta setiap perangkat daerah mulai memetakan program pembangunan yang dapat diselaraskan dengan agenda pemerintah pusat.
“Harapan saya teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah pusat,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menjadi hambatan dalam mempertahankan pembangunan dan pelayanan publik.
Bagi Pemkab Garut, sinkronisasi program menjadi salah satu cara untuk membuka peluang dukungan pembiayaan sekaligus memastikan program daerah memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.
Efektivitas Program Jadi Prioritas
Syakur menegaskan, strategi pembangunan 2027 tidak semata-mata diarahkan untuk memperbanyak jumlah program. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Karena itu, efektivitas menjadi salah satu prinsip yang ditekankan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Tentu saja dengan keterbatasan yang ada, kita bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin. Bukan hanya mengejar jumlah yang banyak, tetapi efektivitas daripada program yang akan kita laksanakan,” pungkasnya.
Dengan penguatan sinergi bersama DPRD, pemetaan program oleh SKPD, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Garut mulai menyiapkan langkah menghadapi tantangan pembangunan 2027 dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.(*)
