Kang Zey
GARUTEXPO – Assosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPi) DPD Garut mengecam keras pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Yandri Susanto yang menyebut adanya gangguan dari “wartawan dan LSM Bodrex” terhadap desa.
APPi Garut menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat negara yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan profesionalisme.
“Pernyataan seorang menteri seharusnya berbobot dan mencerminkan intelektualitas. Jika memang ada oknum, negara ini memiliki hukum, kenapa tidak dilaporkan saja ke penegak hukum? Jangan hanya asal bicara,” ujar Ridwan, ST, pengurus APPi DPD Garut, Rabu (6/2/2025).
Sebagai bentuk solidaritas, para wartawan dan LSM di Garut menggelar aksi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut. Mereka menilai Yandri Susanto tidak layak menduduki jabatan Menteri Desa karena ucapannya menunjukkan kurangnya wawasan dan integritas. Para peserta aksi juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengganti Yandri Susanto dengan sosok yang lebih kompeten.
APPi Garut menegaskan bahwa wartawan dan LSM memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Jika para pengelola Dana Desa menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar, mereka tidak perlu merasa terganggu dengan keberadaan wartawan dan LSM. Yang merasa terganggu itu justru patut dicurigai karena bisa jadi mereka bermain anggaran,” tegas Ridwan.
Menurutnya, Dana Desa bukanlah uang pribadi perangkat desa, melainkan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, APPi Garut mengajak seluruh wartawan dan LSM di Garut untuk lebih ekstra dalam mengawasi Dana Desa agar tidak terjadi penyalahgunaan.(*)
